PEKANBARU — Gelombang informasi yang beredar luas di ruang publik terkait dugaan keterlibatan mahasiswa resmi Kota Dumai dalam aksi unjuk rasa di Mapolda Riau pada Mei 2026 dipastikan tidak sesuai dengan fakta lapangan. Narasi yang berkembang secara masif tersebut dinilai berpotensi menciptakan disinformasi, memperkeruh situasi sosial masyarakat, serta menimbulkan persepsi liar yang tidak berdasar apabila tidak segera diluruskan secara objektif, terukur, dan berbasis data verifikasi lapangan.
Berdasarkan hasil penelusuran investigatif serta pengamatan visual langsung terhadap dokumentasi aksi, tidak ditemukan adanya penggunaan atribut akademik resmi berupa Jas Almamater, identitas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), maupun simbol kelembagaan kampus dari perguruan tinggi mana pun di Kota Dumai. Fakta visual tersebut menjadi indikator penting bahwa aksi tersebut tidak merepresentasikan gerakan resmi mahasiswa Dumai secara organisatoris maupun kelembagaan.
Dalam prinsip gerakan moral akademik, mahasiswa dikenal menjunjung tinggi identitas institusi, etika intelektual, serta tata kelola penyampaian aspirasi yang terstruktur dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pencatutan nama mahasiswa tanpa legitimasi organisasi dipandang sebagai tindakan yang berpotensi menyesatkan persepsi publik serta mencederai marwah dunia akademik.
Penelusuran lebih lanjut terhadap isu yang diangkat dalam aksi tersebut, khususnya terkait tudingan adanya gudang penimbunan BBM ilegal di wilayah Dumai, juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara narasi opini dengan fakta hukum di lapangan.
Berdasarkan data verifikasi dan jejak digital pemeriksaan aparat, jajaran Sat Reskrim Polres Dumai bersama unsur Kodim 0320/Dumai telah beberapa kali melakukan patroli, pengecekan, dan klarifikasi langsung terhadap lokasi yang dimaksud di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto.
Hasil pemeriksaan lapangan tidak menemukan aktivitas penimbunan maupun penampungan BBM ilegal sebagaimana yang dituduhkan. Area yang dipersoalkan tersebut diketahui merupakan POOL kendaraan truk resmi yang digunakan untuk operasional armada CPO dan BBM, termasuk fasilitas maintenance kendaraan, tempat pencucian armada, serta pengamanan logistik perusahaan.
Keberadaan pagar pembatas dan bangunan tertutup di lokasi tersebut merupakan bagian dari sistem pengamanan internal untuk mengantisipasi tindak kriminalitas seperti pencurian ban, aki, serta komponen kendaraan berat lainnya.
Selain itu, keberadaan POOL kendaraan juga sejalan dengan ketentuan regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 terkait larangan parkir kendaraan berat di badan jalan umum yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas.
Narasi yang berkembang secara liar tanpa dasar pembuktian kuat dikhawatirkan dapat menciptakan stigma negatif terhadap iklim investasi, aktivitas transportasi industri, dan stabilitas keamanan daerah. Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menyerap informasi, mengedepankan prinsip verifikasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum memiliki kepastian hukum.
Sorotan serius juga muncul terkait klaim penggunaan perangkat udara nirawak atau drone untuk merekam area operasional privat tanpa izin resmi. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilakukan tanpa otorisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aspek perlindungan privasi, keamanan objek vital nasional, serta keselamatan ruang udara terbatas.
Kota Dumai sendiri diketahui merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki sejumlah Objek Vital Nasional (Obvitnas), mulai dari kawasan industri energi, pelabuhan internasional, hingga jalur distribusi logistik strategis. Oleh sebab itu, setiap aktivitas pengambilan gambar udara di kawasan tertentu wajib memperhatikan regulasi keamanan nasional dan ketentuan penerbangan sipil.
Melalui klarifikasi resmi ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu menjaga situasi tetap kondusif, menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi yang bertanggung jawab, serta mengedepankan budaya demokrasi yang sehat dan bermartabat. Penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun penyebaran informasi kepada publik tetap harus berpijak pada fakta yang terverifikasi, etika komunikasi publik, serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku.
Rilis ini disusun sebagai bagian dari komitmen keterbukaan informasi publik, penguatan literasi media, serta upaya menjaga stabilitas sosial masyarakat melalui pendekatan jurnalistik investigatif yang profesional, independen, komunikatif, dan berintegritas tinggi dalam mengedepankan fakta serta kepentingan publik secara luas.
