DUMAI – Dugaan kerusakan ribuan ton beras bantuan pangan yang tiba di Dumai yang di bawa oleh KM Wira Mas dari Jabar diduga dalam keadaan rusak.
Fakta di lapangan yang di temukan awak media tidak hanya mengarah pada dugaan kerusakan fisik komoditas, tetapi juga memperlihatkan adanya kontraduksi keterangan antara penjaga gudang dan pihak yang di sebut berasal dari lingkungan bulog.
Keterangan yang disampaikan oleh penjaga Gudang Acai bernama Jamil memunculkan kontradiksi dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh pihak yang disebut berasal dari lingkungan Bulog saat dikonfirmasi secara langsung oleh awak media.
Berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi lapangan, Jamil yang mengaku sebagai penjaga gudang milik swasta atas nama Acai menyatakan bahwa gudang tersebut saat ini digunakan untuk menyimpan beras karena kapasitas gudang Bulog yang ada telah penuh dan tidak lagi mampu menampung stok yang tersedia.
Menurut keterangan Jamil, gudang yang dijaganya merupakan gudang sewaan yang digunakan untuk menampung komoditas beras yang berkaitan dengan aktivitas penyimpanan Bulog.
Pernyataan tersebut menjadi fakta lapangan yang menarik untuk dikaji lebih jauh karena menyangkut aspek pengelolaan logistik pangan negara yang seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Namun, di sisi lain, saat awak media melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak yang disebut bernama Afrijal dan Ucok, keduanya justru menyampaikan bahwa beras yang berada di lokasi tersebut bukan diterima oleh mereka dan menyatakan bahwa gudang tersebut merupakan milik pihak swasta.
Perbedaan keterangan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar yang patut dijawab secara terbuka oleh pihak terkait.
Dalam perspektif asesmen tata kelola logistik publik, setiap penggunaan gudang eksternal untuk penyimpanan komoditas yang berkaitan dengan cadangan pangan harus memiliki dasar administrasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang terukur, serta dokumen pertanggungjawaban yang dapat diaudit.
Secara akademis, kontradiksi informasi antara keterangan penjaga gudang dan pejabat yang dikonfirmasi merupakan indikator awal yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Dalam ilmu asesmen dan audit investigatif, perbedaan narasi dari para pihak sering menjadi titik masuk untuk menguji validitas data, legalitas penggunaan fasilitas penyimpanan, serta kesesuaian antara kondisi lapangan dengan dokumen administrasi yang dimiliki instansi terkait.
Publik berhak mengetahui apakah penggunaan Gudang Acai dilakukan melalui mekanisme kerja sama resmi, berapa volume beras yang disimpan, siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasannya, serta apakah terdapat kontrak sewa dan dokumen pendukung yang sah.
Transparansi menjadi kebutuhan mendesak agar tidak muncul spekulasi yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola logistik pangan.
Apalagi, pengelolaan stok beras merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional dan penggunaan anggaran negara.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pengelola Gudang Acai, penjaga gudang Jamil, serta pihak Bulog yang disebut dalam konfirmasi lapangan.
Guna memperoleh penjelasan yang utuh, berimbang, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketika fakta lapangan berbicara berbeda dengan pernyataan pejabat yang berwenang, maka yang dibutuhkan bukan bantahan, melainkan keterbukaan data, dokumen, dan akuntabilitas publik.”
(Tim)
Editor : Feri Windria
