Ket foto : Saifullah Afriyanto ,tokoh masyarakat juga stafsus bupati
KUANTAN SINGINGI – Penetapan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah Zulkarnain sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi perhatian masyarakat. Di tengah menguatnya sorotan publik, tokoh masyarakat Kuansing yang juga diketahui pernah menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Bupati Kuantan Singingi, Siafullah Afriyanto atau yang lebih dikenal dengan Yan Tembak (YT), mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan yang selama ini beredar di tengah masyarakat, bukan hanya berhenti pada satu perkara. Sabtu (4/7/2026).
Desakan tersebut disampaikan Yan Tembak melalui pesan yang beredar di sejumlah grup WhatsApp, salah satunya grup “Sekitaran Kuansing”. Dalam pesannya, ia menegaskan bahwa informasi yang diperolehnya masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Namun, menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka perkara yang kini ditangani berpotensi menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan praktik korupsi lainnya.
“Semoga ini hanya sebatas isu. Jika benar, maka akan banyak menyeret nama-nama baru yang diduga terlibat dan bahkan bisa berstatus tersangka,” tulis Yan Tembak.
Ia menilai, apabila penyidik melakukan pengembangan perkara secara menyeluruh, bukan tidak mungkin dugaan penyimpangan akan mengarah ke berbagai lini pemerintahan. Menurutnya, hal itu dapat mencakup oknum anggota DPRD, pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), kepala badan, camat, kepala bidang, penjabat kepala desa, hingga pihak organisasi maupun koperasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan praktik-praktik tersebut.
Yan Tembak menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Menurutnya, setiap dugaan yang selama ini menjadi pembicaraan publik perlu dibuktikan melalui proses hukum yang profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan tidak lagi dihantui berbagai spekulasi.
Dalam pesannya, ia juga menyebut sejumlah dugaan yang menurutnya layak menjadi perhatian aparat penegak hukum. Di antaranya dugaan pungutan terhadap PPPK dalam pengurusan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), dugaan jual beli jabatan dan penempatan ASN, dugaan perjalanan dinas fiktif di sejumlah OPD, dugaan praktik jual beli pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, dugaan retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah, dugaan kutipan berkedok pajak yang tidak masuk ke kas negara maupun kas daerah, dugaan pungutan dari berbagai kegiatan OPD, dugaan pemotongan hak-hak petani, hingga dugaan penjualan saham koperasi tanpa persetujuan anggota.
Menurut Yan Tembak, apabila berbagai dugaan tersebut terbukti melalui proses penyidikan, dampaknya tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi.
“Akankah negeriku menjadi miskin ulah oknum? Majulah negeriku,” tutupnya.
(Zul)
Redaksi : Feri Windria
