DUMAI – Polemik mengenai dugaan pengalokasian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Dumai terus menjadi sorotan publik. Koordinator Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) Kota Dumai, Riski Kurniawan, yang juga dikenal sebagai Aktivis 98, meminta seluruh pihak yang disebut dalam polemik tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pimpinan DPRD Dumai, memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut Riski, transparansi merupakan kewajiban moral sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat yang telah memberikan mandat melalui pemilu.
«”Transparansi sangat dibutuhkan. Jangan ada yang bersilat lidah. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam persoalan Pokir ini. Semakin lama dibiarkan tanpa penjelasan, semakin besar pula ruang bagi munculnya spekulasi yang merugikan lembaga DPRD sendiri,” ujar Riski.»
Ia mengingatkan bahwa anggota DPRD bukan hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual.
«”Sebagai wakil rakyat, mereka telah mengucapkan sumpah jabatan. Bagi yang beragama Islam, sumpah itu diucapkan dengan Al-Qur’an. Artinya, amanah yang diemban bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT. Karena itu, kejujuran harus menjadi prinsip utama.”»
Riski menilai masyarakat juga patut memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan penentuan lokasi program yang berasal dari Pokir.
«”Masyarakat bertanya-tanya. Kalau hanya beberapa rumah yang kemudian jalannya dibaguskan, sementara masih banyak wilayah lain, bahkan di daerah pemilihannya sendiri, yang justru belum mendapatkan perhatian, tentu wajar jika publik meminta penjelasan. Semua harus berdasarkan kebutuhan dan asas keadilan, bukan kepentingan tertentu.”»
Lebih lanjut, Riski berharap PKS sebagai partai yang selama ini dikenal membawa nilai-nilai ke-Islaman dapat menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan.
«”PKS adalah partai yang membawa nilai-nilai agama. Justru karena itu saya berharap tidak ada upaya menutup-nutupi persoalan apabila memang ada hal yang perlu dijelaskan kepada publik. Keterbukaan akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai maupun para wakil rakyatnya.”»
Sebagai penutup, Riski mengutip pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengenai pentingnya kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
«”Katakanlah yang benar walaupun pahit. Pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tetap relevan hingga hari ini. Saya berharap semua pihak menjadikan nilai itu sebagai pedoman. Jika memang benar, sampaikan benar. Jika ada kekeliruan, akui dan perbaiki. Itulah sikap seorang pemimpin yang amanah.”»
Riski menegaskan bahwa ARUK akan terus mengawal isu tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat sipil. Menurutnya, klarifikasi yang jujur dan terbuka jauh lebih baik daripada membiarkan polemik berkembang tanpa kepastian, karena kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif merupakan modal penting bagi jalannya demokrasi di Kota Dumai.
