DUMAI – Pemerintah Kota Dumai berharap kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dana tunda salur yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp135 miliar.
Dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama di tengah penyesuaian dan efisiensi transfer pemerintah pusat ke daerah yang berdampak terhadap penyusunan serta pelaksanaan program dalam APBD.
Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, menyampaikan harapan agar kebijakan pemerintah pusat ke depan dapat memberikan dukungan yang lebih baik terhadap kondisi fiskal daerah.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Suahasil Nazara atas amanah sebagai Menteri Keuangan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Fahmi, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah penyelesaian dana tunda salur yang masih belum direalisasikan.
Apabila dana tersebut dapat dicairkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, Pemko Dumai akan memiliki tambahan ruang fiskal untuk mendukung sejumlah program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penyesuaian kebijakan transfer pemerintah pusat ke daerah dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana belanja yang telah disusun dalam APBD. Pergeseran anggaran dan penentuan ulang skala prioritas menjadi bagian dari langkah yang harus dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Bagi Pemko Dumai, kondisi tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang lebih selektif agar program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tetap dapat dilaksanakan.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah tetap menempatkan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas.
Pemko Dumai berharap kebijakan transfer ke daerah dapat memberikan ruang fiskal yang lebih memadai sehingga agenda pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal.
Dana tunda salur sekitar Rp135 miliar menjadi salah satu perhatian Pemko Dumai dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Namun, realisasi dana tersebut tetap bergantung pada kebijakan, verifikasi, serta mekanisme penyaluran pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
