DUMAI – Pemerintah Kota Dumai mendapat sejumlah masukan dalam Exit Meeting pemeriksaan kinerja pengelolaan perizinan serta tata kelola RSUD Dumai. Pemeriksaan tersebut mencakup kinerja tahun 2025 hingga Semester I 2026.
Kegiatan yang digelar di Aula RSUD Dumai, Rabu (30/9/2026), dihadiri Wali Kota Dumai H. Paisal sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kesehatan di Kota Dumai.
Pemeriksaan terhadap pengelolaan perizinan dan tata kelola RSUD Dumai dinilai penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program dan kebijakan telah berjalan sesuai ketentuan.
Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa yang telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Dumai.
Menurutnya, hasil pemeriksaan harus dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan, bukan sekadar formalitas administratif.
“Pemeriksaan ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi kami Pemerintah Kota Dumai. Setiap masukan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian untuk kita tindak lanjuti,” ujar Paisal.
Ia menegaskan, tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain aspek administrasi dan manajemen, tata kelola RSUD Dumai menjadi salah satu perhatian dalam pemeriksaan tersebut.
Paisal menekankan bahwa pembenahan manajemen rumah sakit tidak boleh berhenti pada aspek tata kelola semata. Perbaikan tersebut harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.
“RSUD merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik yang sangat penting. Tata kelola yang baik harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan. Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin baik, profesional dan sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.
Exit meeting tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Dumai untuk memperkuat komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Terutama pada dua sektor yang menjadi objek pemeriksaan, yakni pengelolaan perizinan dan tata kelola RSUD Dumai.
Hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang disampaikan tim pemeriksa selanjutnya diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam langkah perbaikan oleh instansi terkait.
Dengan demikian, proses evaluasi dapat memberikan dampak terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintahan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
