GORONTALO – Polemik penguasaan tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang masa berlakunya telah berakhir di Desa Taula’a, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, memasuki babak baru. Tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri, dipimpin langsung Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, turun meninjau lokasi tanah yang menjadi sorotan masyarakat pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Tanah HGU yang disebut telah habis masa berlakunya tersebut diduga selama ini dikuasai dan bahkan sebagian diperjualbelikan kepada masyarakat dari desa tetangga.
Dugaan tersebut disampaikan salah seorang masyarakat setempat, Aten Sunge, kepada awak media melalui sambungan WhatsApp pada Rabu, 7 Oktober 2026, sekitar pukul 10.00 WITA.
Aten mengaku memiliki bukti foto yang berkaitan dengan dugaan transaksi tanah tersebut. Ia menyebut, dalam informasi yang diterimanya, proses penjualan tanah diduga melibatkan Apin Dehi, yang disebut sebagai kakak dari Kepala Desa Taula’a, Iksan P. Dehi.
Menurut keterangan Aten, uang hasil dugaan penjualan tanah tersebut kemudian disebut diserahkan kepada Iksan P. Dehi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Taula’a dan telah menjabat selama dua periode.
“Kami sangat kecewa. Tanah HGU yang sudah berakhir masa berlakunya seharusnya jangan sampai dikuasai untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai diduga diperjualbelikan,” ujar Aten sebagaimana disampaikan kepada awak media.
Ia mempertanyakan dasar penguasaan tanah tersebut apabila benar masa berlaku HGU telah berakhir. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut tanah yang menjadi perhatian dan kepentingan masyarakat.
“Kalau memang HGU sudah berakhir, siapa yang berhak menguasai dan mengelola tanah tersebut? Jangan sampai tanah yang seharusnya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat justru dikuasai segelintir orang dan keluarganya,” tegasnya.
Sorotan masyarakat semakin tajam setelah muncul dugaan bahwa sebagian bidang tanah tersebut telah dialihkan kepada masyarakat dari desa tetangga melalui transaksi jual beli.
Jika dugaan tersebut benar, masyarakat meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada peninjauan lokasi, tetapi juga menelusuri status hukum HGU, riwayat penguasaan tanah, pihak-pihak yang menguasai, serta dugaan aliran uang dari transaksi tanah tersebut.
Turunnya tim gabungan TNI-Polri bersama Bupati Gorontalo menjadi momentum penting untuk membuka secara terang-benderang persoalan tanah HGU tersebut.
Masyarakat berharap tidak ada pihak yang kebal hukum apabila nantinya ditemukan pelanggaran. Mereka juga meminta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan dokumen serta fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, pihak Kepala Desa Taula’a, Iksan P. Dehi, maupun Apin Dehi belum memberikan klarifikasi atau tanggapan terkait tudingan tersebut.
Awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
