Ket foto : jukir
DUMAI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai bergerak cepat menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelayanan parkir di depan pusat perbelanjaan Ramayana. Aduan tersebut mencuat setelah seorang juru parkir (jukir) dilaporkan meminta pembayaran parkir kepada warga yang masih bertransaksi membeli cilok.
Menindaklanjuti laporan yang disampaikan melalui akun Instagram @sepdum, Dishub Kota Dumai segera melakukan penelusuran dan mengambil langkah pembinaan terhadap juru parkir yang bersangkutan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan parkir di ruang publik berjalan tertib, profesional, serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam tindak lanjut tersebut, petugas Dishub berhasil menemukan juru parkir yang dilaporkan. Penanganan dilakukan dengan melibatkan Kepala UPT Perparkiran, Kepala Subbagian, Koordinator Lapangan, serta pihak kepolisian.
Sebagai bentuk tindak lanjut, juru parkir tersebut diberikan pembinaan sekaligus Surat Peringatan (SP).
Pemberian sanksi administratif tersebut diharapkan menjadi peringatan agar petugas parkir lebih memahami tugas, tanggung jawab, serta ketentuan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dishub Kota Dumai menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh petugas parkir, khususnya dalam memastikan praktik pelayanan di lapangan sesuai dengan ketentuan.
Persoalan parkir bukan semata-mata berkaitan dengan pemungutan retribusi, tetapi juga menyangkut etika pelayanan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan fasilitas publik.
Respons cepat terhadap pengaduan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap petugas parkir memiliki kewajiban memberikan pelayanan secara wajar dan profesional.
Dishub juga diharapkan terus membuka ruang pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan bersama, sehingga setiap persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
Dengan demikian, penataan perparkiran di Kota Dumai tidak hanya berorientasi pada penerimaan daerah, tetapi juga harus mengedepankan kepastian aturan, kenyamanan, dan perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna layanan.
