TOJO UNA-UNA, SULATENG – Polemik keberadaan kendaraan bajaj di Kabupaten Tojo Una-Una menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tojo Una-Una, Selasa, 17 November 2026. Dalam forum tersebut, komunitas pengemudi bentor menyampaikan penolakan tegas terhadap kehadiran bajaj karena dinilai mengancam mata pencaharian mereka.
Perwakilan komunitas bentor mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan sebelumnya telah mengeluarkan larangan sementara terhadap operasional bajaj. Namun, kendaraan tersebut masih ditemukan beroperasi di lapangan. Mereka khawatir persoalan ini dapat memicu konflik antarpengemudi apabila pemerintah tidak segera mengambil keputusan.
Komunitas bentor juga mempertanyakan legalitas bajaj yang disebut belum memiliki izin operasional. Mereka meminta pemerintah memberikan kepastian agar tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat.
Bupati Belum Berikan Izin Operasional
Dalam tanggapannya, Bupati Tojo Una-Una menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur pengoperasian bajaj di daerah tersebut. Menurutnya, kendaraan angkutan umum roda tiga harus memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan sesuai regulasi yang berlaku.
Bupati menyatakan belum dapat mengeluarkan aturan maupun imbauan yang memberikan izin operasional bajaj. Persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut bersama Dinas Perhubungan dan kepolisian.
Sementara itu, pimpinan sidang meminta Bupati bersama dinas terkait memberikan peringatan kepada pengusaha bajaj agar menghentikan sementara operasionalnya sampai terdapat kejelasan mengenai legalitas dan kebijakan pemerintah.
Kapolres Soroti Legalitas dan Keselamatan
Kapolres Tojo Una-Una turut menyoroti persoalan legalitas bentor dan bajaj. Ia menegaskan bahwa kepolisian akan menjalankan kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kapolres juga mengingatkan pengemudi bentor agar mengutamakan keselamatan penumpang. Ia menyoroti kebiasaan sebagian pengemudi yang berbelok atau memutar arah secara tiba-tiba tanpa menggunakan lampu sein, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan.
Selain itu, Kapolres menjelaskan bahwa bentor tidak termasuk dalam jaminan Jasa Raharja sebagaimana kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan. Ia bahkan mencontohkan kecelakaan yang mengakibatkan dua penumpang meninggal dunia, ketika bantuan kepada keluarga korban berasal dari pihak penabrak.
Kapolres mengimbau pengemudi agar menggunakan helm, tidak berkendara dengan kecepatan tinggi, serta selalu berhati-hati ketika membawa penumpang.
Menunggu Keputusan Pemerintah
Polemik bajaj dan bentor kini menunggu kepastian dari pemerintah daerah. Komunitas bentor berharap tuntutan mereka segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi konflik serta tidak mengganggu sumber penghasilan para pengemudi.
Pemerintah daerah bersama Dinas Perhubungan dan kepolisian diharapkan melakukan kajian menyeluruh terhadap legalitas kendaraan, kondisi infrastruktur jalan, keselamatan penumpang, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Keputusan yang diambil diharapkan memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban lalu lintas, dan menghindari gesekan antara pengemudi bentor dan bajaj di Kabupaten Tojo Una-Una.
Pewarta: Ahmad Tuliabu







