DUMAI – Proyek revitalisasi SD Negeri 008 di Jalan Bambu, Kota Dumai, yang menelan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.068.070.657, mulai menjadi sorotan. Bukan semata karena nilai anggarannya yang mencapai Rp2,06 miliar, melainkan juga menyangkut transparansi pembentukan kepanitiaan, keterlibatan anggota keluarga kepala sekolah, hingga tertib administrasi pelaksanaan kegiatan.
Sorotan menguat setelah muncul informasi bahwa suami Kepala SD 008, Lismini, S.Hum., disebut menduduki posisi sebagai ketua proyek revitalisasi tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar penunjukan, mekanisme pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip transparansi dan pencegahan benturan kepentingan dalam pengelolaan anggaran negara.
Persoalan tersebut dikonfirmasi langsung kepada Lismini saat awak media mendatangi ruang kerjanya pada Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan itu, pihak kepala sekolah bersama komite sekolah membenarkan bahwa kegiatan revitalisasi telah berjalan. Namun, ketika diminta memperlihatkan Surat Keputusan (SK) pembentukan kepanitiaan, dokumen tersebut belum dapat ditunjukkan dengan alasan perlu memperoleh izin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku.
Terkait informasi mengenai keterlibatan suaminya dalam kepanitiaan proyek, Lismini menyatakan telah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak terkait. Namun, pemberitahuan tersebut diakuinya hanya dilakukan secara lisan.
“Secara lisan, tidak secara surat,” ungkap Lismini saat dikonfirmasi.
Ia juga menyampaikan pemahamannya bahwa tidak terdapat ketentuan undang-undang yang secara khusus melarang suami atau anggota keluarga terlibat dalam proyek pemerintah.
Meski demikian, persoalan ini tidak cukup dilihat sebatas ada atau tidaknya larangan terhadap hubungan kekeluargaan. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan proses penunjukan dilakukan berdasarkan ketentuan, memiliki dasar administrasi yang jelas, serta tidak menimbulkan benturan kepentingan.
Keterlibatan anggota keluarga tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, transparansi mengenai kapasitas, kewenangan, proses penunjukan, dan mekanisme pengawasan tetap menjadi hal penting yang perlu dijelaskan kepada publik.
Sorotan berikutnya mengarah pada proses musyawarah dan administrasi pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, rapat pembentukan kepanitiaan dilaksanakan pada 10 Oktober 2026 di ruang kepala sekolah. Namun, penandatanganan Berita Acara Rapat disebut baru dimintakan kepada peserta melalui komite sekolah pada Senin (16/11/2026), dengan mendatangi peserta rapat satu per satu.
Jarak waktu antara pelaksanaan rapat dan proses pengumpulan tanda tangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketertiban administrasi kegiatan.
Apakah seluruh susunan kepanitiaan dan keputusan telah dibahas serta disepakati dalam rapat pada 10 Oktober, atau terdapat kelengkapan administrasi yang baru diselesaikan kemudian?
Pertanyaan tersebut penting dijawab melalui dokumen pendukung, seperti SK kepanitiaan, berita acara rapat, daftar hadir, serta dokumen lain yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan kegiatan.
Kejelasan administrasi diperlukan agar tidak muncul keraguan mengenai keabsahan proses pengambilan keputusan maupun pembagian tanggung jawab dalam proyek tersebut.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp2.068.070.657, pengawasan terhadap proyek revitalisasi SD 008 tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan.
Kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, spesifikasi teknis, kualitas material, volume pekerjaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran merupakan aspek yang harus dipastikan.
Program revitalisasi satuan pendidikan sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana belajar. Karena itu, setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan lingkungan pendidikan.
Transparansi dokumen serta keterbukaan informasi bukanlah bentuk tudingan terhadap pihak tertentu. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan uang negara sekaligus upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, pekerjaan revitalisasi SD 008 Jalan Bambu telah berjalan.
Namun, pelaksanaan fisik yang terlihat di lapangan belum dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai proses pembentukan panitia dan administrasi kegiatan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai mengenai mekanisme pembentukan P2SP, persyaratan kepanitiaan, keterlibatan anggota keluarga dalam struktur pelaksana, serta tata cara pengawasan proyek revitalisasi yang bersumber dari APBN tersebut.
Penjelasan dari Dinas Pendidikan diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat secara utuh, berdasarkan ketentuan dan dokumen resmi, bukan sekadar asumsi.
Publik berhak mengetahui bagaimana proyek pendidikan bernilai miliaran rupiah dikelola. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya tertib administrasi sebuah proyek, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara di sektor pendidikan.
Transparansi harus menjadi bagian dari pelaksanaan proyek, bukan baru diberikan setelah muncul pertanyaan publik.







