TOJO UNA-UNA, SULTENG – Masyarakat Desa Tongkabo, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, mengeluhkan lampu penerangan desa yang sudah sekitar tiga bulan tidak menyala. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran perbaikan lampu desa yang setiap tahun disebut dialokasikan melalui Dana Desa.
Berdasarkan keterangan perwakilan warga Desa Tongkabo, sebelumnya pemeliharaan lampu desa dilakukan secara swadaya melalui sistem orang tua angkat. Namun, setelah pengelolaan bantuan atau subsidi yang bersumber dari Dana Desa diambil alih oleh Kepala Desa, masyarakat mempertanyakan keberlanjutan pemeliharaan dan kejelasan perbaikannya.
Sorotan masyarakat semakin menguat karena anggaran perbaikan lampu desa disebut telah dialokasikan setiap tahun dengan rincian:
– Tahun 2023 sebesar Rp20 juta.
– Tahun 2024 sebesar Rp15 juta.
– Tahun 2025 sebesar Rp8 juta.
– Tahun 2026 sebesar Rp4 juta.
Namun, menurut keterangan masyarakat, hingga saat ini lampu penerangan desa belum mendapatkan penyelesaian yang jelas. Bahkan, lampu tersebut dilaporkan sudah tiga bulan tidak berfungsi.
Masyarakat Pertanyakan Pengelolaan Anggaran
Masyarakat mempertanyakan peruntukan anggaran perbaikan lampu desa tersebut, mengingat alokasi anggaran disebut tersedia setiap tahun, sementara kondisi penerangan belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Warga berharap Bupati Tojo Una-Una memberikan perhatian serius dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran perbaikan lampu desa sejak 2023 hingga 2026.
Tidak hanya persoalan penerangan, masyarakat juga mengeluhkan dugaan perlakuan pilih kasih dalam penyaluran bantuan oleh pemerintah desa.
“Kami berharap Bapak Bupati dapat bertindak tegas dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan. Kami tidak ingin menzalimi siapa pun, tetapi kami juga tidak ingin dizalimi. Jangan sampai masyarakat yang kritis dan menyampaikan pendapat demi kebaikan desa justru dianaktirikan dalam pemberian bantuan,” ungkap salah seorang perwakilan warga.
Menurutnya, pemerintah desa seharusnya memberikan pelayanan dan bantuan secara adil tanpa membedakan masyarakat berdasarkan kedekatan maupun perbedaan pendapat.
Pemimpin Harus Merasakan Penderitaan Rakyat
Masyarakat juga menyampaikan harapan agar kepala desa benar-benar memahami kondisi dan kebutuhan warganya.
“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu merasakan kesusahan dan penderitaan rakyatnya, bukan pemimpin yang menari di atas penderitaan rakyatnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk kekecewaan masyarakat yang berharap adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait transparansi anggaran dan pemerataan bantuan.
Bupati Diminta Evaluasi Kades Faisal Ambololo
Masyarakat berharap Bupati Tojo Una-Una memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran perbaikan lampu desa pada masa pemerintahan Kepala Desa Tongkabo, Faisal Ambololo.
Pemeriksaan diharapkan mencakup dokumen perencanaan, realisasi anggaran, bukti pekerjaan, serta kondisi fisik penerangan desa. Selain itu, dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan juga diminta ditelusuri secara objektif.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud mencari kesalahan siapa pun, tetapi menginginkan kejelasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan desa.
Hingga berita ini disusun, keterangan tersebut masih berdasarkan pengaduan perwakilan warga. Kepala Desa Tongkabo, Faisal Ambololo, serta pihak terkait lainnya diharapkan memberikan klarifikasi mengenai anggaran perbaikan lampu desa dan keluhan masyarakat tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Sebab, pembangunan desa seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu.
Pewarta: Ahmad Tuliabu







