Hearing DPRD Kuansing Panas, Siapa Pemilik Ribuan Hektar Kebun Sawit Ilegal?

- Penulis

Jumat, 7 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


KUANSING
–  Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar  oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terkait penguasaan ribuan hektar  hutan kawasan secara ilegal  di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi perhatian Publik.

Publik menunggu aksi nyata wakil rakyat Kabupaten Kuantan Singingi bersama pemerintah daerah dalam penertiban hutan kawasan dikelola  secara ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Seperti yang disampaikan oleh  Fedrios Gusni Ketua Komisi II DPRD Kuansing dalam Hearing pada Senin (3/2/2025) bahwa lahan kawasan di empat desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuansing Riau seperti desa Sumpuh, Tanjung Medang, Serosah, Pangkalan Indarung,  saat ini sudah menjadi kebun kelapa sawit, diduga tidak bertuan karena menurutnya, undangan Hearing komisi II DPRD Kuansing kepada yang diduga mengelola lahan tersebut tidak pernah hadir.

” Adapun perkebunan luasnya ribuan hektar, tapi tidak ada yang tau, berati ini kebun tak bertuan, kita babat saja,” ucap Fedrios Gusni Ketua Komisi II DPRD Kuansing seperti di lansir media Katakabar.com Senin (3/2/2025).

Selain itu anggota komisi dari partai PDIP Kuansing  Syafriadi juga menegaskan status perkebunan sawit tersebut adalah ilegal, dia meminta seluruh pabrik kelapa sawit di Kuansing tidak menerima TBS dari kawasan ilegal tersebut.

” Kami meminta seluruh PKS di Kuansing untuk tidak menerima TBS dari kawasan tersebut, karena perkebunan itu ilegal,” tugas Syafriadi anggota komisi II DPRD Kuansing dari Partai PDIP di lansir Katakabar.com (3/2/2025)

Dia juga mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kuansing supaya Hearing tersebut dijadwalkan kembali bila perlu bentuk Pansus sebagai tindak keseriusan dalam kasus dugaan perambahan kawasan.

Selaku anggota DPRD dari Partai PDIP ia mewanti – wanti akan mengajukan upaya paksa terhadap pihak- pihak yang terlibat dalam pengelolaan kebun di Kawasan HPT itu.

” Kami akan laporkan masalah ini ke Bareskrim dan Kajagung jika tidak ada itikad baik dari pengelola perkebunan tersebut,” tegas Syafriadi dalam Hearing komisi II DPRD Kuansing sebagaimana dilansir Katakabar.com (3/2/2025).

Berita Terkait

Parkir Diduga Liar Menjamur di Ampana, Pemkab Tojo Una-Una Diminta Bertindak Tegas
Maulid Nabi di SMPN 1 Rupat: Tanamkan Keteladanan Rasulullah kepada Generasi Muda
Kepala Disdikbud Dumai “Salah Kamar”? Latar Kehutanan Jadi Sorotan
Serapan Tenaga Kerja Lokal Dipertanyakan, Laskar RMRB Bongkar Sorotan Vendor hingga Dugaan Upah di Bawah UMK Dumai
Perbaikan Pipa PHR dan Pertamina RU II di Bundaran Putri Tujuh, Dishub Dumai Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
8 WN Bangladesh dan 8 PMI Digagalkan Masuk Lewat Jalur Tikus Dumai, Bayar hingga Rp9,5 Juta
Dumai Bawa Pulang Medali Emas dari Ajang Boxing dan Muaythai “Begaduh Champions”
PLN Lakukan Pemeliharaan Gardu Induk Dumai, Sejumlah Wilayah Berpotensi Padam Rabu 2 September

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 10:17 WIB

Parkir Diduga Liar Menjamur di Ampana, Pemkab Tojo Una-Una Diminta Bertindak Tegas

Rabu, 2 September 2026 - 07:24 WIB

Maulid Nabi di SMPN 1 Rupat: Tanamkan Keteladanan Rasulullah kepada Generasi Muda

Rabu, 2 September 2026 - 06:31 WIB

Kepala Disdikbud Dumai “Salah Kamar”? Latar Kehutanan Jadi Sorotan

Selasa, 1 September 2026 - 15:50 WIB

Serapan Tenaga Kerja Lokal Dipertanyakan, Laskar RMRB Bongkar Sorotan Vendor hingga Dugaan Upah di Bawah UMK Dumai

Selasa, 1 September 2026 - 14:04 WIB

Perbaikan Pipa PHR dan Pertamina RU II di Bundaran Putri Tujuh, Dishub Dumai Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Berita Terbaru