DUMAI – Aksi yang mengatasnamakan kelompok masyarakat, mahasiswa, dan aktivis sosial dengan menggunakan surat pemberitahuan demo kini mulai dicurigai sebagai modus baru untuk mencari keuntungan sekelompok bahkan pribadi (cuan).
Fenomena ini kian marak terjadi di Kota Dumai dan mulai meresahkan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, instansi pemerintah, mahasiswa bahkan ke masyarakat.
Modusnya, sejumlah pihak memasukkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa (demo) ke kepolisian.
Surat itu dengan agenda seolah-olah membela kepentingan rakyat atau menuntut isu-isu tertentu dengan jumlah masa sampai ratusan hingga ribuan orang.
Namun, dalam praktiknya, beberapa di antara mereka justru diduga melakukan pendekatan “damai” sebelum aksi digelar.
Hal tersebut dengan maksud agar pelaksanaan dibatalkan dan tentu dengan syarat yang disertai imbalan finansial.
Akademisi Prihatin
Mengetahui topik perbincangan di kalangan masyarakat yang beredar tersebut, salah seorang akademisi di Kota Dumai, Muhammd Ikhsan Nizar angkat bicara.
Mantan koordinator BEM se-Kota Dumai itu menyayangkan maraknya penyalahgunaan surat aksi demonstrasi yang dilayangkan ke kepolisian namun tak kunjung terealisasi demi segelintiran kepentingan kelompok atau pribadi.
“Kita prihatin dan menyesalkan jika benar ada oknum yang menyalahgunakan ruang demokrasi hanya untuk kepentingan pribadi. Demo hak demokrasi, sarana menyampaikan aspirasi, bukan alat tawar-menawar untuk mencari keuntungan,” ujar Ikhsan Nizar, kepada Sekilas Riau, Minggu (7/72025).
Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya mencoreng citra aktivisme, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap gerakan sosial yang murni. Apalagi membawa nama mahasiswa.
Ia mengimbau agar aparat dan pemerintah lebih selektif serta mengevaluasi secara ketat setiap surat pemberitahuan aksi yang masuk.
“Kalau niatnya bukan untuk menyuarakan aspirasi publik, tapi semata-mata untuk kepentingan ‘cuan’, ini berbahaya. Bisa menciptakan preseden buruk. Kita harus berani membongkar pola semacam ini agar tak menjalar ke generasi muda selanjutnya,” tegasnya.
“Apabila aksi demo tersebut gagal lantaran tuntutan dipenuhi, silahkan dipublikasikan. Ini lebih beradab,” sambungnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis namun beretika, serta tidak menjadikan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai komoditas musiman.
“Silakan berdemo, tapi dengan niat yang jelas dan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan demi isi kantong sendiri,” pungkasnya. (Rls)
Editor : Feri Windria
