JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke permukaan. Sistem ini, yang pernah diterapkan sebelum pilkada langsung, kini menuai pro dan kontra di kalangan partai politik.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyinggung soal tingginya biaya pilkada langsung yang dianggap terlalu mahal. Ia membandingkan sistem pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dinilai lebih efisien.
“Uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi,” kata Prabowo pada perayaan HUT Partai Golkar, 12 Desember 2024.
Partai yang Mendukung Pilkada Lewat DPRD
1. Partai Golkar
Golkar secara terbuka mendukung pilkada lewat DPRD. Dalam rapat pimpinan nasional Desember 2025, Golkar menekankan perlunya keterlibatan publik dalam proses pilkada perwakilan. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya kajian mendalam sebelum pelaksanaan.
2. Partai Gerindra
Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menilai pilkada via DPRD lebih efisien, menekan biaya kampanye tinggi, dan tetap menjaga esensi demokrasi karena anggota legislatif adalah wakil rakyat. Ia menyoroti dana pilkada yang membengkak, dari Rp 7 triliun pada 2015 menjadi Rp 37 triliun pada 2024.
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
PKB telah mendukung pilkada DPRD sejak pertengahan 2025. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai mekanisme ini dapat mencegah korupsi akibat mahalnya ongkos politik.
4. Partai Nasdem
Ketua Fraksi Nasdem DPR Viktor Laiskodat menegaskan pilkada melalui DPRD sah secara konstitusional. Mekanisme ini dianggap memperkuat demokrasi perwakilan dan memastikan proses permusyawaratan tetap berjalan.
Partai yang Masih Mengkaji
1. PKS
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyatakan pihaknya masih mengkaji sistem terbaik dan ingin mendengar masukan masyarakat, ormas, kampus, serta partai koalisi.
2. Partai Demokrat
Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Syahrial Nasution, mengatakan diskursus internal terus berlangsung. Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah membangun pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat.
3. Partai Amanat Nasional (PAN)
PAN menilai wacana pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan karena bisa mengurangi politik uang, politik dinasti, dan politik identitas yang muncul dalam pilkada langsung.
Partai yang Menolak
4 PDI-P
PDI Perjuangan menolak keras pilkada via DPRD. Politikus Guntur Romli menegaskan hak rakyat memilih kepala daerah tidak boleh diambil. Ketua DPP Andreas Hugo Pareira menambahkan, perubahan sistem pemilihan terlalu cepat akan memicu kemarahan publik.
“Efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat,” ujar Guntur.
Dengan semakin panasnya wacana ini, pertarungan politik di level elite partai terus memanas, sementara rakyat menunggu kepastian tentang masa depan pilkada di Indonesia.
#pilkada #golkar #gerindra #pan #pdip #pks #pkb #demokrat #nasdem #politikindonesia #demokrasi
========
Sahabat Framing NewsTV, jangan lupa Like, Comment, Ikuti dan Share Facebook Framing NewsTV, serta aktifkan Lonceng Notifikasi agar tidak ketinggalan update isu-isu terkini di Indonesia. Sumber : Framing Newstv
