KUANTAN SINGINGI – Polemik aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tanah Bekali, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, terus bergulir. Setelah muncul berbagai pemberitaan yang menyebut adanya keluhan masyarakat terkait aktivitas PETI di wilayah tersebut, salah seorang yang disebut-sebut sebagai pelaku usaha PETI, Ekomores, akhirnya angkat bicara.
Dalam keterangannya kepada media ini, Ekomores mempertanyakan dasar informasi yang menyebut adanya keresahan warga terhadap aktivitas PETI yang selama ini berlangsung di lokasi tersebut. Ia mengaku belum mengetahui siapa warga yang merasa dirugikan maupun keberatan atas aktivitas tersebut.
“Sebelumnya saya minta maaf. Isi berita itu katanya ada komplain dari warga setempat. Sementara yang kami tahu, warga setempat tidak ada yang merasa resah. Bahkan warga bisa mencari rezeki di lokasi itu,” ujar Ekomores. Jumat (19/06/3026)
Menurutnya, aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut justru telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan membantu perekonomian keluarga warga.
“Yang jadi pertanyaan, siapa warga yang keberatan dan merasa dirugikan? Hampir 70 persen warga mendapat lapangan pekerjaan dan bisa memberi nafkah untuk keluarganya,” katanya.
Meski demikian, Ekomores menegaskan dirinya tidak akan memaksakan aktivitas tersebut apabila memang terdapat penolakan yang nyata dari masyarakat setempat.
“Kalau memang ada warga yang keberatan, kami siap untuk tidak bekerja di lokasi tersebut. Tapi tunjukkan siapa warga yang merasa keberatan itu. Sebelum kami mulai bekerja di lokasi tersebut, tidak ada warga setempat yang menyatakan keberatan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pihak yang menyampaikan keluhan dapat membuka identitasnya secara jelas sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan objektif.
“Mohon tunjukkan siapa nama warga setempat yang merasa dirugikan. Kalau memang ada, tentu kami siap mendengarkan dan mencari jalan keluarnya,” tutup Ekomores.
Selain menanggapi pemberitaan terkait keresahan warga, Ekomores juga melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum yang mengaku sebagai wartawan dalam aktivitas PETI di wilayah tersebut.
Menurut Ekomores, apabila aktivitas PETI terus dipersoalkan karena dianggap melanggar hukum, maka seluruh pihak yang diduga terlibat juga harus diungkap secara transparan tanpa pandang bulu.
“Kalau memang aktivitas PETI ini di mata media melanggar hukum, mengapa ada seseorang yang mengaku sebagai media juga terlibat dalam aktivitas PETI dan menerima sogokan dari pekerjaan PETI tersebut? Foto-foto dan bukti lainnya juga ada,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menambah panjang daftar polemik yang menyelimuti aktivitas PETI di Tanah Bekali. Di satu sisi muncul laporan mengenai dugaan kerusakan lingkungan, ancaman terhadap lahan pertanian, serta lemahnya penegakan hukum. Namun di sisi lain, terdapat klaim bahwa aktivitas tersebut menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat setempat.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh media ini dari sejumlah sumber di lapangan, Ekomores diduga memiliki tiga unit mesin rakit dompeng yang beroperasi di kawasan PETI Tanah Bekali. Salah satu unit yang disebut-sebut terkait dengannya berada di wilayah Dusun Jirak. Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut serta konfirmasi dari pihak yang bersangkutan maupun aparat penegak hukum.
Maraknya aktivitas PETI yang masih berlangsung di sejumlah titik di Kecamatan Pangean juga kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai keseriusan aparat dalam melakukan penindakan. Pasalnya, meski aktivitas tersebut kerap menjadi sorotan dan diberitakan berbagai media, hingga kini masih ditemukan dugaan aktivitas tambang ilegal yang beroperasi secara terbuka.
Untuk menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi, media ini tetap membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap aktivitas PETI yang masih berlangsung, termasuk mengungkap siapa saja pihak yang diduga terlibat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Publik kini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum, bukan hanya terhadap para pelaku di lapangan, tetapi juga terhadap siapa pun yang diduga membekingi, menikmati keuntungan, atau mengambil manfaat dari aktivitas PETI yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
(Zul)
