TELUK KUANTAN – Dengan kalem dan santai, anggota DPRD Kuansing Endri Yupet tak persoalkan dirinya disebut “Begok Berlebihan” oleh media Maklumatonline.com. Pasalnya, Ia hanya mengingatkan agar mereka tidak menjadikan honorer ini alat peras dengan alasan anggaran tidak tersedia lagi.
“Begok berlebihan? Saya rasa orang yang menyebutnya itu tidak ada. Narasumbernya kok tak ada. Kok media judulnya seperti itu. Kalau saya ingin lapor ke aparat, sebenarnya bisa. Ini sudah tergolong ujaran kebencian. Tapi tak usahlah, kasihan juga nanti mereka,” kata Endri Yupet dengan tenang, Sabtu 31 Agustus 2024.
Ia tidak ingin honorer jadi korban lagi. Karena atensi dirinya juga karena jangan sampai pemberhentian ini menzolimi honorer yang berpeluang jadi P3K atau PNS.
“Karena jika masa kerja mereka putus akibatnya sangat fatal. Ini menyangkut masa depan yang bersangkutan dan keluarga mereka. Ini yang kita ingatkan,” ujar Endri Yupet.
Kembali soal gaji honorer, menurut Endri Yupet, DPRD Kuansing mensahkan anggaran untuk satu tahun. Jika ada instansi yang mengeluarkan SK honorer hanya hingga Agustus, menurutnya, itulah bentuk tidak betulnya dinas terkait. Dan diduganya, SK tersebut diterbitkan ditengah jalan karena jumlah honorer sudah melebihi yang dialokasikan.
“DPRD itu mensahkan anggaran honor itu untuk satu tahun anggaran. Itu untuk sekitar 3000-an honorer. Kalau gaji honorer sekarang hanya 8 bulan, ini artinya honorer itu diluar jumlah yang telah dianggarkan. Mungkin ini honor yang masuk setelah Pileg kemarin. Jangan-jangam anggaran untuk 3000-an itu membayar honorer yang kabarnya bertambah menjadi 5000-an,” kata Endri Yupet.
Ada sekitar 5000 honorer sekarang. Menurutnya, perlu diaudit investigasi mengenai jumlah honorer yang ada. Dan dimintanya, Pemkab coba buka data jumlah honorer sebenarnya.
“Apa sudah sesuai dengan kesepakatan. Saya rasa sudah melenceng. Maka, perlu diaudit investigasi,” ujarnya.
Menurut Endri Yupet, masyarakat mengetahui kalau pemberhentian honorer ini hanya karena Bupati ingin mengarahkan mereka kepada kepentingan politiknya di Pilkada 2024. Dan kebijakan tersebut juga terbilang aneh. Sebab, disatu sisi Pemkab Kuansing memberhentikan honorer karena alasan tidak ada anggaran.
“Namun disisi lain mereka akan merekrut lagi honorer ini setelah evaluasi. Ini kan aneh. Kalau anggaran memang tidak ada. Kenapa direkrut lagi. Inilah yang disebut begol berlebihan. Heee,” sindir pria asal Singingi itu.
Sebelumnya, Maklumatonline.com memberitakan. Endri Yupet, Anggota DPRD Kuansing, dari fraksi Golkar, barang kali tidak mengerti atau mungkin statemen yang dilontarkannya bukan buah pemikiran sendiri karena dinilai asbun dan begonya keterlaluan, terkait di rumahkannya tenaga honor Pemkab Kuansing.
Bahkan sampai menyeret persoalan ini di politisir untuk kepentingan Pilkada. Namun, dirinya tidak menguasai data, justru data itu ada di lembaganya sendiri, mengenai masa kerja tenaga honor yang ia sebut ada unsur politik. Ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.
Namun, karena tidak menguasai data dirinya dengan lugunya mempertontonkan kebodohannya, bahwa untuk tenaga honor atau PTT ini gajinya dianggarkan untuk satu tahun anggaran. Padahal, dalam surat keputusan itu jelas jelas berbunyi bahwa, masa kerja Pegawai Tidak Tetap (PTT) berakhir setelah menyelesaikan seluruh tugasnya pada tanggal 31 Agustus 2024.
Menanggapi itu, Endri Yupet mengingatkan semua honorer jangan takut. Karena gaji mereka disahkan penganggarannya untuk satu tahun. Dan Endri Yupet memastikan, bahwa honorer yang diberhentikan ini akan direkrut kembali.
“Karena ini akal-akalan saja. Hanya untuk kepentingan politik bupati. Nanti ujung-ujungnya rekrut, suruh cari suara. Dan jangan-jangan nanti juga menyumbang. Heee,” sentilnya lagi.(zul)
