ket foto : GMPP-KD serahkan surat permohonan RDP bersama Komisi III
DUMAI – Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kota Dumai (GMPP-KD) masukan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Dumai
Keinginan RDP terkait keberadaan kabel optik jaringan WiFi/Internet yang bergelantungan pada tiang tumpu milik PLN atau provider yang terkesan semrawut.
Koordinator GMPP-KD, Ridwan Syafri kepada awak media membenarkan bahwa surat permintaan RDP telah diantar.
“Iya, tadi pagi saya bersama Bang Zainal mewakili kawan-kawan dari GMPP-KD telah antar surat dan diterima oleh salah satunya staf di Sekretariat DPRD, berharap agar keinginan GMPP-KD untuk Hearing bersama Komisi III segera terlaksana,” ungkap sosok yang aken disapa Ocu ke beberapa awak media.
“Menjadi perhatian GMPP-KD karena keberadaan kabel-kabel tersebut sangat merusak estetika keindahan Kota Dumai, semrawut dan asal-asalan, selain itu dari keluhan beberapa warga bahwa kabel tersebut berpotensi membahayakan para pengguna jalan raya,” tambah Ocu dalam penjelasan disalah satu warung kopi Jl Pasar Datuk Laksamana.
Salah satu warga yang enggan disebut namanya mendukung apa yang dilakukan oleh GMPP-KD, karena selain tidak nyaman dipandang mata, kabel tersebut sangat membahayakan.
“Sudah lama keberadaan kabel WiFi/Internet menjadi sorotan, karena dipasang asal jadi, kita bisa lihat tiang-tiang listrik di pinggir jalan, penuh dengan gulungan kabel dengan posisi ‘lintang pukang’ ada yang terjuntai rendah, bahkan saya pernah mendapati kabel tersebut putus dan terbiar beberapa hari, tentunya hal demikian sangat berbahaya,” ungkapnya warga yang dikenal oleh awak media beberapa waktu lalu.
“Kita sebagai masyarakat binggung siapa yang bertanggungjawab atas keberadaan kabel-kabel tersebut, dan jika ingin mengadu tak tahu kemana arahnya, semoga dengan RDP yang di inisiasi oleh GMPP-KD ada solusinya,” pungkasnya, dan rekannya ikut meng’Amini.
Diketahui sebelum permintaan RDP terkait kabel-kabel jaringan WiFi/Internet. GMPP-KD telah melakukan RDP lintas Komisi menyoroti dampak pengalian pemasangan jaringan kabel optik/pipa bawah tanah.
Menjadi sorotan karena setelah pengerjaan selesai dilakukan tidak ada pemulihan sarana dan prasarana umum yang terkena kegiatan.***
