DUMAI – Rencana pengerukan hisap (suction dredging.red) di wilayah dermaga milik PT Agro Murni kembali menjadi sorotan. Meskipun pekerjaan pengerukan belum dimulai secara resmi, aktivitas penyambungan pipa suction dari kapal ke titik dumping telah tampak dilakukan di lapangan.
Sebelumnya, PT Agro Murni diketahui pernah memiliki izin pengerukan. Namun, proyek itu tidak berjalan sesuai prosedur lantaran kapal yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi teknis, sehingga izin tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi (Kedaluwarsa.red).
Kapal Suction Dredging Dirakit di Lokasi, Tanpa Sertifikat Resmi
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kapal pengerukan sebelumnya telah dipulangkan. Namun, saat ini pihak vendor kembali menurunkan kapal baru untuk kegiatan suction dredging. Kapal tersebut, yang diberi nama Saucha 09, didatangkan melalui jalur darat dan dirakit langsung di lokasi.
Menariknya, kapal Saucha 09 ini juga diduga belum mengantongi sertifikat resmi dari instansi berwenang, sehingga memunculkan pertanyaan terkait legalitas operasionalnya.
Kini, meskipun menggunakan kapal pengganti, proses awal kembali dilakukan dengan menyambung pipa ke titik pembuangan hasil pengerukan (dumping). Namun, informasi yang diperoleh bahwa kapal pengganti tersebut belum memiliki sertifikat resmi alias ‘bodong’ sebagai kapal pengerukan hisap atau redging Suction.
Kegiatan ini dijalankan oleh vendor pelaksana PT Sanding Global Sejahtera (SGS) atas kerja sama dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) PT Agro Murni (Mewah Grup).
Lebih lanjut, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai hingga kini belum mengeluarkan rekomendasi teknis untuk kelanjutan pengerukan tersebut.
Kepala KSOP Kelas I Dumai, Capt Diaz Saputra, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima pengajuan izin baru dari pihak perusahaan. Ia juga menyatakan bahwa kapal yang digunakan saat ini belum bersertifikat sebagai kapal pengerukan, sehingga secara aturan tidak boleh beroperasi.
“Belum Pak. Karena kapalnya belum bersertifikat, kapal dilarang beroperasi,” tegas Capt Diaz saat dikonfirmasi riaupembaruan.com melalui pesan WhatsApp, kemarin.
KSOP Dumai juga menegaskan bahwa mereka memiliki wewenang untuk menunda atau melarang kegiatan, apabila tidak sesuai dengan aturan keselamatan dan ketentuan teknis.
“Kalau di sini ternyata tidak sesuai aturan dan keselamatannya, kami punya hak menunda atau melarang mereka bekerja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Capt Diaz meminta agar pihak perusahaan mengajukan Nota Dinas ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) di pusat untuk memulai proses sertifikasi kapal. Bila disetujui dan sertifikat diterbitkan, barulah kapal tersebut diperbolehkan beroperasi.
“Saya minta mereka mengajukan Nota Dinas ke kantor pusat Ditkapel. Kalau nanti bisa disertifikasi, kapal boleh beroperasi,” terangnya.
Terkait aktivitas awal yang tampak di lapangan, KSOP Dumai menyatakan belum menganggapnya sebagai dimulainya pekerjaan resmi pengerukan.
“Kami menghitung dimulainya kerja saat pengerukan dilakukan. Kalau melihat pipa mereka, sepertinya menggunakan suction. Tapi kalau lihat tempat dumping areanya, terlihat masih belum ada tanda-tanda beroperasi,” pungkas Capt Diaz.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius, mengapa aktivitas pendahuluan proyek dikerjakan sementara kelengkapan legal dan teknis kapal belum terpenuhi? Apakah hal ini bentuk kelalaian atau ada pembiaran dari pihak terkait?
Publik dan pemangku kepentingan kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak PT Agro Murni, PT SGS, serta pemerintah daerah. Proyek pengerukan tanpa legalitas penuh dikhawatirkan bisa berdampak buruk pada lingkungan pesisir dan mencederai kepatuhan hukum di wilayah pelabuhan Dumai. (Riaupembaruancom)
Editor : Feri Windri
