Ket foto : Ketua KNPI Dumai, Nanda Aulia Rahmat
DUMAI – Perselisihan sengketa pajak antara Pemerintah kota Dumai dengan PT Sari Dumai Oleo anak perusahaan Apical masih berlanjut di Mahkamah Agung. Hal itu tindak lanjut banding yang dilakukan pemerintah setelah kalah di pengadilan pajak RI.
Merespon kondisi tersebut, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Dumai mendukung penuh upaya pemerintah menarik pajak guna meningkatkan PAD yang seyogyanya akan dikelola untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD. Seharusnya perusahan taat pada ketetapan pemerintah yang menghitung potensi pajak sesuai NJOP,” ujar Nanda Aulia Rahmat, ketua KNPI Dumai, kepada media Minggu (29/12/2024).
KNPI menyayangkan ketika pemerintah Dumai berusaha memaksimalkan potensi pajak daerah justru mendapat perlawanan dari perusahaan yang beroperasi di Dumai itu sendiri.
“Kami pemuda sangat mendukung investasi. Namun investor juga seharusnya mentaati ketetapan pemerintah. Bukan malah saling adu kekuatan di pengadilan,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, pemerintah Dumai berhasil meningkatkan APBD dari pajak yang di pungut ke perusahaan mencapai Rp600 miliar. Hal itu berhasil mendongkrak APBD hingga dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.
Namun dari sejumlah perusahaan raksasa di Dumai, hanya PT SDO yang enggan membayar pajak dan memilih menempuh jalur pengadilan.
Atas perlawanan oleh PT SDO, pemerintah dinyatakan kalah oleh pengadilan pajak RI. Tidak mau menyerah begitu saja, pemko melakukan banding ke MA demi mempertahankan potensi PAD hampir Rp100 miliar dari anak perusahaan Apical tersebut.
Dari data PAD Dumai tiga tahun belakangan terjadi kenaikan signifikan. Tercatat pada tahun 2021 PAD sebesar Rp.371 miliar dan APBD Rp.1,4 triliun. Kemudian di tahun 2022, PAD meningkat sebesar Rp.452 miliar sehingga APBD turut naik Rp.1,6 triliun, lalu pada 2023 PAD Dumai naik sebesar Rp.587 miliar dan APBD Rp.2,07 triliun. Terakhir di 2024 PAD Dumai sebesar Rp.1,0 triliun makanya APBD meningkat 100 persen mencapai Rp,2,3 triliun.
Sementara pihak managemen Apical di Dumai dikonfirmasi wartawan melalui sambungan seluler sejak kemarin belum memberikan keterangan apapun dan memilih bungkam atas kabar perseteruan mereka dengan pemerintah di MA.
