PEKANBARU – Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menjanjikan program pembiayaan uang sekolah secara keseluruhan hingga tamat bagi siswa-siswi yang tidak lolos PPDB SMA/SMK Negeri Tahun 2024.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau membidangi Pendidikan, Sugianto, mengatakan janji yang disampaikan pemerintah secara resmi benar-benar terlaksana, dan bukan hanya sekedar bualan.
“Jangan sampai cuma janji belaka, kemudian tidak direalisasikan secara merata kepada para siswa yang ada,” ujarnya, Jumat, 21 Juni 2024.
Menurutnya, rencana pembiayaan uang sekolah bagi siswa yang tidak lolos negeri dan harus masuk di SMA/SMK swasta cukup masuk akal untuk kesanggupan anggaran di APBD Pemprov Riau.
“Masuk akal kok, anggaran kita cukup. Maka dari itu, kita berharap realisasi janji itu, bukan hanya omongan (untuk menenangkan suasana, red),” jelasnya.
Sementara itu, menurutnya Pemprov Riau juga harus serius menjalankan proses PPDB yang jujur dan adil. Sehingga setiap siswa berkesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas.
Ia meminta agar Pemprov Riau belajar dari proses PPDB di tahun-tahun sebelumnya yang banyak masalah. Seperti masalah jaringan saat unduh dokumen dan pungutan liar (Pungli).
“Jadi peristiwa-peristiwa semacam itu jangan sampai terjadi lagi. Jatah inilah jatah itulah saat ini kita minta tidak ada yang namanya jatah- jatahan laksanakan sesuai aturan saja. Dan kita minta juga jangan sampai terjadi orang bawa meteran dari rumah ke sekolah dengan sistem zonasi saat ini,” pungkasnya.
Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto berjanji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memberikan pembiayaan uang sekolah bagi siswa-siswi yang tidak lolos seleksi PPDB di SMA/SMK Negeri.
“Kita menyadari daya tampung sekolah negeri belum mencukupi. Data menunjukkan siswa yang tamat dari SMP/Sederajat sebanyak 120 ribu siswa, sementara kapasitas SMA/SMK Negeri hanya 90 ribu siswa. Maka nanti, yang tersisa ini akan kita salurkan ke swasta dan biayanya selama sekolah itu, semuanya kita tanggung sampai tamat,” ujarnya.
SF mengatakan, dengan kebijakan ini maka masyarakat tidak akan sudi terlibat dalam pungutan liar (pungli) saat mendaftarkan anak-anak masuk ke sekolah.
SF Hariyanto juga menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku Pungli yang menghambat proses PPDB yang jujur, adil dan objektif.
Sumber : Riau online.com
Editor : Feri Windria
