DUMAI – Polemik pelaksanaan Medical Check Up (MCU) bagi calon pekerja di lingkungan RU II Dumai belum menunjukkan tanda mereda. Di tengah sorotan publik terhadap aspek legalitas layanan kesehatan, kini muncul isu baru yang tak kalah krusial: cara dan pola penyampaian klarifikasi oleh pihak perusahaan.
Sejumlah media menerima rilis klarifikasi yang disebut sebagai “hak jawab” dari pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Namun, yang menjadi perhatian, klarifikasi tersebut tidak hanya disampaikan kepada media yang pertama kali memuat pemberitaan, melainkan juga diedarkan ke berbagai media lain.
Praktik ini memunculkan pertanyaan: apakah yang disampaikan tersebut benar merupakan hak jawab dalam arti hukum pers, atau telah bergeser menjadi diseminasi informasi korporasi dengan label hak jawab?
Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hak jawab merupakan hak setiap pihak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan yang merugikan dirinya.
Secara etik, mekanisme ini diarahkan untuk mengoreksi atau menyeimbangkan informasi pada media yang memuat berita awal.
Namun dalam praktiknya, penyebaran klarifikasi ke media lain tidak serta-merta dilarang. Yang menjadi persoalan adalah ketika istilah “hak jawab” digunakan di luar konteksnya, sehingga berpotensi menciptakan persepsi seolah-olah seluruh publikasi tersebut merupakan kewajiban redaksional media, padahal bisa jadi itu merupakan bagian dari strategi komunikasi.
Lebih jauh, muncul informasi yang beredar di kalangan media mengenai dugaan adanya kompensasi atau imbalan dalam pemuatan klarifikasi tersebut. Hingga saat ini, informasi tersebut belum terverifikasi secara independen. Meski demikian, isu ini menjadi sensitif karena menyentuh prinsip dasar independensi pers.
“Jika suatu konten dimuat karena adanya imbalan, maka secara etik itu harus dikategorikan sebagai konten berbayar atau advertorial, bukan produk jurnalistik,” ujar seorang praktisi media yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Prinsip ini sejalan dengan pedoman etik yang ditekankan oleh Dewan Pers Indonesia, yang mengharuskan adanya pemisahan tegas antara konten jurnalistik dan kepentingan komersial.
Situasi ini pada akhirnya menempatkan publik dalam posisi yang rawan disinformasi. Di satu sisi, perusahaan memiliki hak untuk melakukan klarifikasi.
Namun di sisi lain, media memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan jelas sumber, konteks, dan statusnya apakah sebagai produk jurnalistik, hak jawab, atau konten berbayar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut belum memberikan keterangan lanjutan terkait mekanisme distribusi klarifikasi tersebut, termasuk mengenai isu yang berkembang di kalangan media.
Publik kini menunggu transparansi dari semua pihak. Sebab dalam ekosistem pers yang sehat, bukan hanya isi informasi yang penting, tetapi juga cara informasi itu diproduksi dan disebarkan.
(Penulis : Feri Windria)
