BENGKALIS – Konflik agraria kembali mencuat di Pulau Rupat, tepatnya di Desa Dungun Baru, Dusun Pakcut. Warga setempat kini tengah dibuat resah dengan munculnya dugaan praktik mafia lahan di kawasan hutan desa.
Kasus ini menyeret seorang oknum berinisial B, yang sebelumnya pernah terjerat kasus hukum terkait penggarapan kawasan hutan pada tahun 2010 Saat itu, alat bukti berupa satu unit alat berat jenis beko sempat diamankan pihak berwenang sebagai barang bukti.
Kini, oknum yang sama kembali mengklaim lahan seluas 3000 hektare atas nama kelompok tani, yang diklaim sebagai pihak pengelola sah. Namun, warga setempat menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa lahan tersebut telah digarap oleh masyarakat secara turun-temurun.
Dan jika lahan tersebut adalah lahan kelompok tani. Kenapa tidak masyarakat kelompok tani Tidak di bawa ke lokasi lahan. Ini malah di bawa oknum yang diduga pereman bukan masyarakat sekitar . Ungkap salah satu tokoh
Masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Lahan itu sudah lama dikelola warga. Tiba-tiba muncul klaim sepihak atas nama kelompok tani yang tidak jelas keberadaannya. Kami merasa ini upaya pengambilalihan paksa yang terstruktur,” ungkapnya.
Pada Saat diduga oknum penggarap Hutan Berinisial (B) menggarap hutan pada tahun 2010 di dusun pak cut masih bersetatus desa hutan panjang.
Sejumlah warga juga mengaku mulai menerima surat peringatan tidak resmi yang mengatasnamakan kelompok tertentu. Mereka khawatir ini adalah bagian dari skenario sistematis untuk mengambil alih lahan masyarakat secara paksa.
Tokoh masyarakat Desa Dungun Baru meminta pihak pemerintah kecamatan, aparat desa, dan penegak hukum untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara adil dan transparan.
Kami tidak ingin konflik ini melebar. Tapi kalau tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan terjadi gesekan sosial,” ujar salah seorang tokoh adat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, oknum berinisial B belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. Sementara itu, Masyarakat Desa Dungun Baru menyatakan tengah menelusuri dan memverifikasi dokumen-dokumen legal terkait status kepemilikan lahan, guna menghindari pelanggaran hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.
Penelusuran lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan keabsahan klaim lahan tersebut serta untuk mengungkap apakah terdapat indikasi kuat praktik mafia lahan di balik konflik yang kian memanas ini.
(Redaksi)
