DUMAI – TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai berhasil menggagalkan praktik pengangkutan arang bakau ilegal di wilayah perairan Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dalam operasi terpadu tersebut, tim gabungan mengamankan kapal KLM Samudera Indah Jaya GT 172 yang diduga mengangkut sekitar 200 ton arang bakau tanpa dokumen resmi.
Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Tim Quick Response Patkamla Lanal Dumai, Satuan Tugas Operasi Intelijen Maritim terpilih Satintelmar Pusintelal, serta Satgas Ops Intelmar Koarmada I yang melakukan pemantauan intensif di wilayah perairan Kepulauan Meranti.
Operasi bermula pada Kamis (5/3/2026) ketika Tim I yang terdiri dari Satgas Ops Intelmar Koarmada I bersama personel Patkamla Lanal Dumai dari Pos Babinpotmar Tanjung Buton (Posal Siak) bergerak menuju perairan Selat Panjang menggunakan Sea Reader untuk melaksanakan observasi terhadap sasaran yang diduga mengangkut arang bakau hasil penebangan ilegal.
Pada waktu yang hampir bersamaan, Tim II dari Pusintelal bersama personel Lanal Dumai bergerak menuju Pos TNI AL Selat Panjang guna memperkuat unsur pemantauan.
Pada pukul 17.36 WIB, kapal berhasil dihentikan dan dilakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen serta muatan kapal. Selanjutnya pada pukul 18.15 WIB, kapal dikawal menuju Dermaga TNI AL Bangsal Aceh, Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut.
Dari hasil pemeriksaan awal diketahui muatan kapal berupa arang bakau tidak dilengkapi dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) serta izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Abdul Haris, S.E., M.M.D.S. menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi kelestarian lingkungan pesisir.
“Penangkapan kapal bermuatan arang bakau ilegal ini merupakan bentuk keseriusan TNI Angkatan Laut dalam menindak setiap pelanggaran hukum di wilayah perairan. Selain merugikan negara, aktivitas ini juga sangat berpotensi merusak ekosistem mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir,” ujar Kolonel Abdul Haris.
Ia juga menegaskan bahwa operasi pengamanan laut akan terus diperkuat untuk mencegah berbagai tindak pidana di wilayah perairan Indonesia.
“Kami akan terus meningkatkan patroli dan operasi keamanan laut bersama instansi terkait guna mencegah berbagai aktivitas ilegal di laut, termasuk penyelundupan, illegal logging, maupun pelanggaran lainnya yang dapat merugikan negara dan lingkungan,” tegasnya.
Dugaan pelanggaran tersebut mengarah pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengingat pemerintah juga telah membekukan izin usaha arang bakau sejak tahun 2023.
Konferensi pers pengungkapan kasus ini turut dihadiri sejumlah instansi terkait, di antaranya Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Balai Pengelolaan Hutan Lestari III Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Balai Perhutanan Sosial, KSOP Kelas I Dumai, Ditreskrimsus Polda Riau, KPPBC TMP B Dumai, serta KSOP Kelas IV Selat Panjang, bersama tamu undangan lainnya.**
