TELUK KUANTAN – Tokoh masyarakat Kuantan Singingi, Saifullah Afriyanto yang akrab disapa Yan Tembak, menyampaikan pandangannya terkait pembiayaan pelaksanaan Festival Pacu Jalur di Teluk Kuantan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak perlu terlalu khawatir mengenai sumber pendanaan apabila potensi pendapatan dari kegiatan tersebut dikelola secara optimal dan transparan.senin (3/8/2026)
Yan Tembak menilai, Plt. Bupati Kuantan Singingi, Mukhlisin, dapat membentuk tim pengawasan independen untuk mengawasi proses penjualan lapak kepada para pedagang selama pelaksanaan Pacu Jalur. Langkah itu dinilai penting agar potensi kebocoran pendapatan daerah yang diduga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dapat diminimalkan.
“Pemda sebenarnya tidak perlu pusing memikirkan sumber dana Pacu Jalur. Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan pendapatan selama kegiatan berlangsung dilakukan secara transparan dan diawasi dengan baik,” ujar Yan Tembak.
Ia memberikan gambaran sederhana mengenai potensi penerimaan daerah. Menurutnya, apabila tarif sewa lapak ditetapkan sebesar Rp1 juta per meter untuk satu pekan pelaksanaan Pacu Jalur dan luas lapak yang disewakan mencapai sekitar 3.000 meter di sepanjang sisi kiri dan kanan jalan, maka potensi penerimaan dapat mencapai sekitar Rp3 miliar.
“Itu baru dari penjualan lapak. Belum termasuk pendapatan dari izin keramaian, sewa lahan, parkir, kegiatan expo, hingga pungutan kebersihan kepada pemilik tribun maupun para pedagang,” katanya.
Menurut Yan Tembak, seluruh potensi tersebut apabila dikelola secara profesional dan diawasi secara ketat dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan untuk mendukung penyelenggaraan Pacu Jalur.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk ikut mengawasi pengelolaan pendapatan selama kegiatan berlangsung agar seluruh pemasukan benar-benar masuk ke kas daerah.
“Kita sebagai masyarakat, media, maupun LSM tidak ada salahnya membantu pemerintah melakukan pengawasan di lapangan agar uang tersebut benar-benar masuk ke PAD dan tidak hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Selain itu, Yan Tembak berpendapat bahwa penyelenggaraan Pacu Jalur juga dapat didukung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara itu, dana APBD menurutnya cukup difokuskan untuk mendukung kebutuhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti pengamanan dan fasilitas penunjang lainnya.
“Dana kegiatan Pacu Jalur sebenarnya bisa ditanggulangi dari hasil keramaian Pacu Jalur itu sendiri, ditambah dukungan CSR perusahaan yang ada di Kuansing. APBD sifatnya membantu, misalnya untuk kebutuhan pengamanan,” tutupnya.
