DUMAI – Kursi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai kembali menjadi sorotan. Di tengah tuntutan peningkatan mutu pendidikan dan kompleksitas persoalan sekolah, publik mempertanyakan dasar penempatan Mukhlis Suzantri, S.Hut.T., M.T., sebagai pimpinan perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
Sorotan terutama tertuju pada latar belakang akademiknya yang disebut berasal dari bidang kehutanan. Pertanyaan publik pun mengemuka: sejauh mana latar belakang keilmuan, pengalaman, dan kompetensi tersebut relevan dengan kebutuhan strategis dunia pendidikan Kota Dumai?
Persoalannya bukan sekadar soal gelar di belakang nama.
Yang menjadi perhatian adalah korelasi kompetensi dengan jabatan, rekam jejak kepemimpinan, capaian kinerja, serta parameter yang digunakan Pemerintah Kota Dumai dalam menempatkan seorang pejabat untuk memimpin sektor yang bersentuhan langsung dengan masa depan ribuan peserta didik.
Dinas Pendidikan bukan sekadar OPD yang mengurusi administrasi pemerintahan.
Di dalamnya terdapat persoalan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, kepala sekolah, pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana, perlindungan peserta didik, hingga berbagai tantangan pendidikan lainnya.
Karena itu, publik wajar mempertanyakan apakah figur yang dipercaya memimpin institusi tersebut memiliki kompetensi manajerial sekaligus pemahaman yang memadai terhadap ekosistem pendidikan.
Apakah penempatan tersebut telah melalui proses asesmen kompetensi secara objektif?
Apa indikator yang digunakan?
Apakah rekam jejak dan capaian kinerja menjadi pertimbangan utama?
Atau terdapat pertimbangan lain yang belum diketahui publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya tidak dianggap sebagai serangan terhadap pribadi pejabat. Justru sebaliknya, transparansi mengenai dasar pengangkatan diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Sorotan publik juga menyentuh perjalanan jabatan Mukhlis Suzantri yang sebelumnya disebut pernah menduduki posisi Kepala Dinas Pertanian.
Perpindahan pejabat dari satu OPD ke OPD lainnya tentu merupakan bagian dari dinamika birokrasi dan kewenangan kepala daerah.
Namun, ketika perpindahan tersebut menyangkut sektor yang sangat berbeda, publik berhak mengetahui apa pertimbangan organisasi dan ukuran kompetensi yang digunakan pemerintah.
Jika pengalaman memimpin OPD sebelumnya menjadi salah satu dasar penempatan, maka capaian kinerja pada jabatan sebelumnya juga menjadi relevan untuk dipertanyakan.
Apa target yang berhasil dicapai?
Bagaimana evaluasi kinerjanya?
Apa prestasi yang menjadi pertimbangan sehingga kemudian dipercaya memimpin sektor pendidikan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Sorotan akhirnya mengarah kepada Pemerintah Kota Dumai, khususnya Wali Kota Dumai sebagai kepala daerah.
Publik tidak sedang mempersoalkan kewenangan kepala daerah dalam melakukan pengisian maupun mutasi jabatan. Yang menjadi tuntutan adalah transparansi mengenai dasar dan parameter keputusan tersebut.
Apalagi jabatan Kepala Dinas Pendidikan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan pendidikan daerah.
Jika pemerintah meyakini bahwa Mukhlis Suzantri memiliki kompetensi, kapasitas manajerial, dan rekam jejak yang sesuai untuk memimpin Dinas Pendidikan, maka penjelasan berbasis data tentu akan menjadi jawaban paling tepat atas kritik yang berkembang.
Sebaliknya, apabila evaluasi internal menemukan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan organisasi dengan kapasitas pejabat yang bersangkutan, maka penyegaran maupun evaluasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan birokrasi yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendidikan bukan sektor yang bisa dikelola sekadar berdasarkan pendekatan administratif.
Di balik setiap kebijakan terdapat guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan masa depan generasi muda.
Karena itu, penempatan pejabat pada posisi strategis di bidang pendidikan idealnya tidak hanya dilihat dari kemampuan mengelola pemerintahan, tetapi juga dari kompetensi, pengalaman, integritas, kemampuan memimpin perubahan, serta pemahaman terhadap persoalan pendidikan.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa sektor pendidikan menjadi ruang untuk menguji kemampuan pejabat yang sebelumnya berkarier di bidang berbeda.
Persepsi seperti itu hanya dapat dijawab melalui keterbukaan pemerintah.
Pada akhirnya, polemik ini bukan semata tentang siapa yang duduk di kursi Kepala Dinas Pendidikan.
Ada sedikitnya empat pertanyaan publik yang patut dijawab Pemerintah Kota Dumai:
Pertama, apa dasar dan parameter pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan?
Kedua, bagaimana kesesuaian kompetensi dan pengalaman pejabat dengan kebutuhan organisasi?
Ketiga, bagaimana rekam jejak dan indikator kinerja pejabat tersebut pada jabatan sebelumnya?
Keempat, apa target dan ukuran keberhasilan yang ditetapkan Pemerintah Kota Dumai terhadap kepemimpinan Dinas Pendidikan saat ini?
Jika pemerintah mampu memberikan jawaban secara terbuka dan terukur, maka kritik publik dapat diuji berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Sebab yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pergantian pejabat.
Dan ketika yang dipertaruhkan adalah masa depan pendidikan anak-anak Dumai, maka evaluasi terhadap setiap pejabat yang memimpin sektor tersebut merupakan hal yang wajar dan patut dilakukan secara objektif.
Publik kini menunggu: apakah Wali Kota Dumai akan membuka dasar penempatan tersebut kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan ukuran kinerja yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan Kepala Dinas Pendidikan?
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Wali Kota Dumai, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, maupun pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis : Feri Windria
