Tribunriau, DUMAI –
Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol TA. 2015 di gedung Kwarcab Pramuka Dumai Jalan Kesehatan Kelurahan Teluk Binjai Dumai Timur, Selasa (31/3/15).
Kegiatan tersebut untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan pehamanan kepada partai politik (Parpol) tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Parpol yang berasal dari dana APBD Kota Dumai.
Bimtek yang dikhususkan bagi kader Parpol itu dibuka secara resmi oleh Walikota Dumai yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Dumai H.Dermawan,S.Sos.
“Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi Parpol dalam pengelolaan bantuan keuangan Parpol yang berasal dari APBD Kota Dumai, serta meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol yang mendapat kursi di DPRD Dumai tahun 2015,” jelas Kabag Administarsi Pemerintahan Umum Kota Dumai Muhammad Fauzan,S.Sos.
Menurutnya, materi yang akan diberikan kepada peserta antara lain tentang kebijakan pemerintah tentang bantuan keuangan kepada Parpol, mekanisme tata cara pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan Parpol, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol, kewajiban perpajakan bagi bendahara, dan tata cara pembukuan. Sedangkan pematerinya ataupun narasumbernya langsung didatangkan dari Kesbangpol Kemendagri RI yakni, Cahyo Ariawan.
“Bimtek ini dilaksanakan selama satu hari dan diikuti sebanyak 60 orang peserta dari 12 Parpol yang mendapat kursi di DPRD Dumai. Sedangkan pematerinya berasal dari Kesbangpol Kemendagri RI, Cahyo Ariawan,” ujar Fauzan.
Walikota Dumai dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten I H.Dermawan mengatakan bahwa bimtek tersebut sangat penting dilaksanakan, terutama bagi pengelolaan keuangan Parpol yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah.
Dikatakannya, para Parpol memerlukan informasi yang komprehensif terkait aktualisasi kompetensi dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi yang diberikan. Diantaranya adalah pengajuan, penyaluran dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangaan terhadap penggunaan bantuan keuangan pemerintah kepada Parpol.
Ia berharap, melalui kegiatan bimtek tersebut dapat memberikan hasil yang optimal terhadap pemahaman dan pengetahuan tentang sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan sesaui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Dermawan, Parpol dianggap penting mengingat sistem penyaluran aspirasi secara langsung dianggap tidak efesien karena tingginya tingkat populasi penduduk serta dibatasi oleh ruang geografis yang luas.
“Melalui Parpol, kualitas demokrasi akan lebih dewasa, dengan mengutamakan penyelesaian masalah bangsa secara konstitusional, dialogis, dan konstruktif,” ujarnya. (isk)
