Arah Pembenahan Badan Usaha Milik Daerah PT Pembangunan Dumai Belum Mulai Aktivitas Resmi, Publik Pertanyakan Arah Pembenahan

- Penulis

Minggu, 14 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DUMAI — Meski telah resmi dilantik melalui RUPS Luar Biasa pada 9 September 2025, Direktur Utama PT Pembangunan Dumai (Perseroda), Andika Fithrian, hingga hari ini dikabarkan belum memulai aktivitas operasional di lingkungan BUMD milik Pemerintah Kota Dumai tersebut. Kondisi ini memunculkan tanda tanya publik mengenai arah pembenahan BUMD yang sebelumnya disebut berada dalam situasi carut-marut.

Pelantikan Andika Fithrian yang dibarengi dengan penunjukan Dede Mirza sebagai Komisaris sempat diharapkan menjadi titik balik perbaikan tata kelola BUMD.

Pemerintah Kota Dumai saat itu menegaskan bahwa manajemen baru diamanahkan untuk membawa BUMD “lebih profesional, adaptif, dan mampu berkontribusi terhadap PAD.”

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas operasional di BUMD belum kembali berjalan normal, bahkan belum terlihat langkah awal yang menandai dimulainya kerja manajemen baru.

Informasi yang diterima menyebutkan bahwa Andika belum mengambil alih kegiatan harian BUMD dan belum melakukan langkah-langkah strategis yang biasanya mengikuti pergantian direksi.

Kondisi Lama Diduga Jadi Faktor Penghambat

Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa kondisi BUMD yang sebelumnya bergejolak menjadi salah satu tantangan utama—mulai dari persoalan aset, laporan keuangan, hak tenaga kerja, hingga evaluasi kontrak-kontrak bermasalah yang masih menggantung.

Beberapa masalah itu antara lain:

Aset mobil dan alat operasional yang sebelumnya dilaporkan dilelang atau dijaminkan.

Kewajiban terhadap mantan tenaga PKWT yang belum sepenuhnya tertuntaskan.
Ketidakteraturan administrasi keuangan dan dokumen operasional.

Belum adanya laporan audit komprehensif mengenai kondisi riil perusahaan saat pergantian manajemen.

Kondisi tersebut diyakini membuat manajemen baru tidak bisa serta-merta menjalankan aktivitas tanpa pemetaan menyeluruh, apalagi menyangkut BUMD yang mengelola aset publik.

Ketiadaan Aktivitas Menimbulkan Pertanyaan Publik

Hingga pekan ini, tidak terlihat adanya:

Program kerja awal dari Dirut baru
Pengumuman restrukturisasi internal
Penegasan arah bisnis atau prioritas utama
Kegiatan operasional yang melibatkan pegawai inti BUMD Komunikasi resmi dari manajemen terkait hal ini Lambatnya langkah awal ini menimbulkan berbagai pertanyaan:

Apakah manajemen baru mendapat hambatan administratif?

Apakah kondisi internal BUMD lebih berat dibanding perkiraan?

Apakah ada data dan laporan yang belum diserahkan dari manajemen lama?

Apakah BUMD membutuhkan audit menyeluruh sebelum bergerak?

Publik, khususnya para pemangku kebijakan di DPRD dan pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan BUMD, kini mendorong transparansi mengenai alasan mandeknya aktivitas pasca-pelantikan.

Perlu Penjelasan Resmi Agar Tidak Timbul Spekulasi

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa BUMD, sebagai badan usaha milik daerah, idealnya memberikan penjelasan resmi untuk menjaga kepercayaan publik.

Minimnya aktivitas dan keterangan resmi berpotensi memunculkan spekulasi yang dapat merugikan citra perusahaan maupun pemerintah.

Manajemen baru dinilai perlu:

Membuka kondisi awal BUMD setelah serah-terima jabatan.

Menyampaikan rencana kerja 100 hari, termasuk langkah penataan internal.
Menegaskan status operasional dan kesiapan menjalankan tugas.

Menyampaikan hambatan yang mungkin membuat kegiatan belum mulai.
Tanpa itu, publik akan terus mempertanyakan apakah BUMD benar-benar sedang dalam proses pembenahan atau justru belum siap menjalankan mandat.

Menunggu Langkah Nyata Manajemen Baru

Sebagai BUMD yang memegang sejumlah aset penting milik pemerintah daerah, PT Pembangunan Dumai memiliki posisi strategis.

Karena itu, jeda operasional yang terlalu lama dikhawatirkan berdampak pada pengelolaan aset dan pelayanan publik.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Direktur Utama maupun Komisaris mengenai alasan belum dimulainya aktivitas. Publik menunggu kehadiran manajemen baru untuk:

Menjelaskan kondisi riil perusahaan
Memulai aktivitas operasional secara efektif
Mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan lama.

Mengembalikan kepercayaan publik dan pemerintah kota.

Selama penjelasan belum diberikan, pertanyaan mengenai “mengapa aktivitas PT Pembangunan Dumai belum dimulai” akan terus mengemuka.

Sumber : Redlinews.id

Editor : Feri Windria

Berita Terkait

Kanwil Imigrasi Riau Cek Pelayanan Keimigrasian dan Lalulintas Penumpang di Pelabuhan Dumai
Jalin Silaturahmi, Karutan Dumai Kunjungi Wali Kota Dumai
Kepolisian Daerah Riau Tinjau Jembatan Rusak di Dumai dan Segera di Perbaikan
Satpol PP Bubarkan Secara Paksa Pasangan Muda – Mudi di Varia Salon
114 PMI Dideportasi dari Malaysia, Tiba di Pelabuhan Dumai
Kunjungan Yayasan Karyawan Muslim [YKM] Wilmar Safary Ramhadan di Mushalla Alhijrah Teluk Makmur
Palak Supir Truk, 3 Pelaku Disergap Tim Raga Polres Dumai
HUT Damkar ke-107 Dilaksanakan Sederhana Dengan Berbuka Puasa Bersama

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 08:43 WIB

Kanwil Imigrasi Riau Cek Pelayanan Keimigrasian dan Lalulintas Penumpang di Pelabuhan Dumai

Senin, 2 Maret 2026 - 08:33 WIB

Jalin Silaturahmi, Karutan Dumai Kunjungi Wali Kota Dumai

Senin, 2 Maret 2026 - 05:50 WIB

Kepolisian Daerah Riau Tinjau Jembatan Rusak di Dumai dan Segera di Perbaikan

Senin, 2 Maret 2026 - 05:35 WIB

Satpol PP Bubarkan Secara Paksa Pasangan Muda – Mudi di Varia Salon

Minggu, 1 Maret 2026 - 14:18 WIB

114 PMI Dideportasi dari Malaysia, Tiba di Pelabuhan Dumai

Berita Terbaru

Berita

Jalin Silaturahmi, Karutan Dumai Kunjungi Wali Kota Dumai

Senin, 2 Mar 2026 - 08:33 WIB

Berita

114 PMI Dideportasi dari Malaysia, Tiba di Pelabuhan Dumai

Minggu, 1 Mar 2026 - 14:18 WIB