MANADO, SULAWESI UTARA – Krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997–1998 menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang mengguncang perekonomian nasional. Melemahnya nilai rupiah, melonjaknya harga kebutuhan pokok, serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu keresahan masyarakat di berbagai daerah.
Krisis yang bermula dari Thailand pada Juli 1997 tersebut semakin berdampak terhadap Indonesia. Pada 5 Mei 1998, pemerintah menaikkan harga BBM, yakni Premium dari Rp700 menjadi Rp1.200 per liter, Solar dari Rp380 menjadi Rp600, dan minyak tanah dari Rp280 menjadi Rp350 per liter. Setelah mendapat gelombang protes, harga BBM kembali diturunkan pada 16 Mei 1998.
Situasi politik semakin memanas hingga pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah sekitar 32 tahun memimpin Indonesia.
Di tengah situasi tersebut, Ahmad Tuliabu mengenang perjuangannya bersama ratusan pedagang di Kota Manado, khususnya pengguna fasilitas Pasar Bersehati dan Pasar Karombasan.
Perjuangkan Nasib Ratusan Pedagang
Saat itu, Ahmad tinggal di Jalan Minanga, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang. Ia bersama masyarakat mempersoalkan kenaikan karcis retribusi pasar dari Rp350 menjadi Rp750 yang dinilai memberatkan pedagang kecil, termasuk penjual sayur keliling.
Menurut ingatan Ahmad, sekitar 486 kendaraan bermotor milik pedagang sayur keliling (PSK) turut terdampak kebijakan tersebut.
Bersama tiga rekannya, Wigiman Abdul Hadi alias Mas Sampurna, Karin Palapa, dan Hamid Igirisa, Ahmad mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan membawa aspirasi masyarakat. Kedatangan mereka disertai ratusan kendaraan bermotor sebagai bentuk protes dan solidaritas pedagang.
Sampaikan Aspirasi di Gedung DPRD Sulut
Dalam kenangannya, Ahmad menyebut sejumlah tokoh yang berada dalam jajaran pimpinan DPRD Sulawesi Utara saat itu, di antaranya Brigjen (Purn.) Rolly Tanos, Drs. A. Nadjamuddin, Kol. W. Walintukan, Dra. Ny. J. Paruntu-T, dan Drs. Syachrial Damapolii.
Ia juga menyebut Achmad H.S. Pakaya, yang sebelum menjabat Bupati Kabupaten Gorontalo pernah menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Ahmad meminta agar kenaikan retribusi ditinjau kembali, bahkan dibebaskan demi meringankan beban pedagang kecil.
“Kami masyarakat Manado bermohon kepada Bapak-Bapak yang berada di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Kami bukan hanya meminta agar karcis retribusi diturunkan, bahkan kami meminta supaya dibebaskan,” demikian pernyataan yang dikenang Ahmad.
Menurut Ahmad, pimpinan DPRD kemudian mengarahkannya berkomunikasi dengan PT Etanim Gihon Persada selaku pengelola karcis retribusi pasar. Ia menyebut Setiadi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tersebut.
Ahmad menuturkan, Setiadi merupakan pensiunan anggota TNI Angkatan Udara yang kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Tingkat II Sulawesi Utara, Komisi C.
Perjuangan yang Tak Terlupakan
Ahmad mengungkapkan bahwa perjuangan tersebut mendapat respons positif. Baginya, peristiwa itu bukan sekadar persoalan kenaikan retribusi, melainkan bukti keberanian masyarakat kecil dalam bersatu dan menyampaikan aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat.
Pengalaman bersama ratusan pedagang tersebut menjadi kenangan penting dalam perjalanan hidup Ahmad Tuliabu di Kota Manado.
Baginya, perjuangan tahun 1998 menjadi pengingat bahwa suara masyarakat kecil memiliki arti dan hak untuk diperjuangkan. Persatuan serta keberanian menyampaikan aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
