Manajer PT. Makmur Jaya Lima Bersaudara
DUMAI – Kepastian akses perdagangan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), CP10, dan Minyakita yang melibatkan 18 perusahaan refinery di Kota Dumai menjadi persoalan yang dinilai memerlukan kejelasan serta keterbukaan dari seluruh pihak terkait.
Hal tersebut mengemuka seiring harapan Manajer PT Makmur Jaya Lima Bersaudara, Arnawadi terhadap adanya kepastian persetujuan pemerintah pusat melalui BUMN Pangan, sekaligus terbukanya jalur komunikasi dan koordinasi langsung dengan pihak perusahaan, baik melalui kepala divisi maupun jajaran direksi yang memiliki kewenangan dalam penjualan produk untuk pasar ekspor dan domestik.
Manajer PT Makmur Jaya Lima Bersaudara Arnawadi menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalani sejumlah tahapan verifikasi dan penilaian kelayakan, mencakup pemeriksaan BI Checking, neraca perpajakan, serta aspek kelayakan dan kepatutan dalam menjalankan aktivitas perdagangan (trading).
Dengan tahapan tersebut, perusahaan berharap dapat memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut proses kerja sama serta akses komunikasi dengan Person in Charge (PIC) pada masing-masing perusahaan refinery.
Dalam upaya memperoleh kejelasan, perhatian juga diarahkan kepada peran koordinatif unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Dumai yang dipimpin Wali Kota H. Paisal.
Harapannya, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang dapat berjalan lebih efektif, sehingga setiap tahapan yang berkaitan dengan persetujuan, akses perdagangan, maupun mekanisme penjualan memiliki landasan administrasi dan regulasi yang jelas.” tungkas Arnawadi.
Bagi pelaku usaha, kepastian akses bukan semata-mata menyangkut peluang bisnis, tetapi juga berkaitan dengan kepastian investasi, kepercayaan antarpihak, serta keberlangsungan aktivitas perdagangan yang tertib dan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Arnawadi menilai bahwa kepatuhan administrasi dan regulasi oleh seluruh perusahaan yang terlibat perlu menjadi perhatian bersama.
Apabila dalam proses evaluasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan maupun ketentuan yang berlaku, mekanisme peninjauan kembali, addendum, evaluasi daftar perusahaan (blacklist) sesuai dasar hukum, hingga langkah penegakan hukum dapat dipertimbangkan oleh otoritas yang berwenang.
Namun, setiap keputusan harus tetap berpijak pada hasil pemeriksaan yang objektif, dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan aturan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin kesetaraan perlakuan bagi seluruh pelaku usaha.
Lebih jauh, Arnawadi menjelaskan, inisiatif tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola perdagangan komoditas strategis yang lebih transparan, memperkuat potensi penerimaan negara, serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Sebagai salah satu kawasan industri pengolahan kelapa sawit yang memiliki posisi strategis di Indonesia, Dumai membutuhkan iklim perdagangan yang sehat, profesional, dan berlandaskan kepastian regulasi.
Pada akhirnya, transparansi, kepatuhan administrasi, dan keterbukaan akses perdagangan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem usaha yang kredibel.
Kepentingan negara harus tetap menjadi prioritas, sementara pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan berhak memperoleh kepastian proses dan perlakuan yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan.
