KUANSING – Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Riau melayangkan kritik keras kepada Polres Kuantan Singingi (Kuansing) atas lambannya penanganan kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya. Melalui surat resmi bernomor 003/FABEM-RIAU/1/2025, FABEM Riau juga mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 30 Januari 2025, sebagai bentuk protes atas lemahnya kinerja penegak hukum.
Ketua FABEM Riau, Heri, menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu respons tegas dari Polres Kuansing terhadap laporan dugaan penyelewengan dana desa oleh oknum kepala desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya . “Kami kecewa melihat lambannya langkah Polres dalam menangani kasus ini. Dugaan korupsi ini menyangkut hak masyarakat desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar Heri dengan nada tegas.selasa (21/01/2025)
Dalam aksi tersebut, FABEM Riau berencana menyampaikan sembilan poin tuntutan massa aksi, yang salah satunya adalah mendesak Polres Kuansing segera memanggil dan memeriksa oknum kepala desa yang diduga terlibat. Heri juga menilai bahwa sikap diam Polres terhadap laporan ini mencerminkan lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di tingkat akar rumput.
“Jika Polres terus mengabaikan kasus ini, kami khawatir ini akan menjadi preseden buruk, di mana korupsi di desa dianggap hal biasa. Padahal, dana desa adalah hak rakyat, dan penyelewengan seperti ini tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,” tegas Heri.
Masyarakat Desa Jalur Patah sendiri sudah lama merasakan dampak buruk dari dugaan penyelewengan dana desa ini. Proyek pembangunan mandek, program kesejahteraan tidak berjalan, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik dianggap nihil. Hal ini menimbulkan keresahan dan kemarahan warga, yang kini bersatu melalui dukungan terhadap aksi FABEM Riau.
FABEM Riau juga mempertanyakan keberanian Polres Kuansing dalam menangani kasus ini. “Apakah Polres takut menindak pihak-pihak tertentu yang diduga terlibat? Jika ya, maka integritas institusi ini patut dipertanyakan,” sindir Heri.
“Jika Polres masih berdiam diri, kami akan terus bersuara. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tutup Heri.
Aksi ini diharapkan menjadi peringatan serius bagi Polres Kuansing dan pihak-pihak terkait bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam melihat pelanggaran hukum, apalagi yang berimbas langsung pada kesejahteraan mereka.
