AMPANA – Dugaan manipulasi dasar hukum dalam proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matobiai, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan. Persoalan tersebut kini dilaporkan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Irvan, warga Desa Matobiai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota BPD periode 2026–2034, menduga terdapat kejanggalan serius dalam penggunaan dasar hukum oleh panitia pemilihan.
Dugaan tersebut berkaitan dengan pencantuman pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2016 yang disebut tidak sesuai dengan ketentuan aslinya, serta penggunaan Peraturan Daerah (Perda) yang menurut Irvan tidak pernah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
Berawal dari pleno 29 Agustus 2026
Kejanggalan bermula dari Notulen Rapat Pleno dan Berita Acara Penolakan Calon tertanggal 29 Agustus 2026 yang dikeluarkan Panitia Pemilihan Desa Matobiai.
Saat mengonfirmasi dasar hukum penolakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tojo Una-Una, ditemukan indikasi ketidaksesuaian aturan yang dicantumkan dalam dokumen tersebut.
Sebagai tindak lanjut, DPMD Kabupaten Tojo Una-Una menerbitkan Surat Verifikasi Nomor 100.3/175/DPMD/2026 tertanggal 3 September 2026 untuk menindaklanjuti kejanggalan dalam penetapan panitia pemilihan.
“Ini bukan sekadar sengketa administrasi Pilkades biasa. Mengubah bunyi aturan menteri dan mencantumkan Perda yang tidak pernah ada merupakan persoalan serius. Jika praktik seperti ini dibiarkan di tingkat desa, maka kepastian hukum dan demokrasi bisa dirusak,” tegas Irvan, Selasa (10/11/2026).
Minta Kemendagri lakukan investigasi
Melalui surat pengaduan resmi tertanggal 10 November 2026, Irvan meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pemilihan anggota BPD Desa Matobiai.
Ia mendesak agar seluruh anggota panitia pemilihan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penolakan diperiksa untuk memastikan kebenaran dugaan manipulasi dasar hukum tersebut.
Menurut Irvan, penggunaan aturan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan sebenarnya berpotensi merugikan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam proses demokrasi desa.
Pengaduan tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah lembaga pengawas dan pemerintahan melalui pengiriman Pos Kilat, di antaranya:
1. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah, Palu.
3. Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah.
4. Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah.
5. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah.
6. Bupati Tojo Una-Una, Ampana.
7. Dinas PMD dan Bagian Hukum Setdakab Tojo Una-Una.
Irvan berharap Kemendagri dan Ombudsman RI segera menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk memeriksa proses penetapan calon serta keabsahan dasar hukum yang digunakan panitia.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Panitia Pemilihan BPD Desa Matobiai terkait tudingan tersebut. Pihak panitia dan pemerintah daerah perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh.
Kasus ini kini menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses demokrasi di tingkat desa.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
