DUMAI – Dentuman yang kembali mengguncang kawasan Kilang Pertamina RU II Dumai pada Rabu malam (2/9) sekitar pukul 23.00 WIB membuat keresahan warga Ring 1 kembali memuncak. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Tanjung Palas dan Jay Mukti, kejadian tersebut bukan lagi sekadar persoalan suara keras, melainkan menyangkut rasa aman yang terusik berulang kali.
Warga kini meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun langsung ke lapangan. Mereka ingin pemerintah tidak hanya menerima laporan dari manajemen, tetapi melihat kondisi kilang, sistem keselamatan, mekanisme tanggap darurat hingga pola komunikasi perusahaan dengan masyarakat secara langsung.
Desakan itu juga melebar pada evaluasi terhadap kinerja General Manager (GM) Pertamina di Dumai, khususnya dalam memastikan keselamatan operasi dan membangun komunikasi yang cepat ketika terjadi kondisi abnormal.
“Jangan hanya datang kalau masalah sudah besar. Kementerian ESDM harus turun melihat sendiri kondisi di lapangan. Kami ingin mereka mendengar langsung suara warga, bukan hanya menerima laporan dari meja manajemen,” ujar seorang warga Ring 1 pada Kamis (03/09) saat kami temui.
Menurut warga, berulangnya insiden yang menimbulkan dentuman keras telah membuat tingkat kepercayaan terhadap penanganan keselamatan kilang semakin menurun. Pernyataan bahwa kondisi aman dinilai belum cukup untuk menghapus kekhawatiran masyarakat.
“Kami sudah capek dengar kata aman. Kalau memang aman, tunjukkan buktinya. Datang ke sini, bicara dengan warga, lihat bagaimana kami panik setiap kali terdengar dentuman. Jangan keselamatan hanya bagus di laporan,” katanya.
Warga juga menilai posisi pimpinan tertinggi di tingkat unit harus ikut menjadi bagian dari evaluasi. Mereka mempertanyakan sejauh mana kepemimpinan manajemen mampu memastikan kesiapan fasilitas, sistem peringatan dini, prosedur tanggap darurat dan komunikasi publik berjalan efektif.
“GM harus dievaluasi. Bukan berarti kami langsung menuduh ada kesalahan, tetapi setiap kejadian harus ada pertanggungjawaban manajerial. Kalau sistem sudah berkali-kali menimbulkan kepanikan warga, kinerja pimpinan memang layak diperiksa,” ujar warga lainnya.
Desakan evaluasi tersebut, kata warga, bukan semata-mata untuk mencari pihak yang disalahkan. Mereka ingin ada penilaian objektif terhadap seluruh rantai pengelolaan keselamatan, mulai dari kondisi peralatan, hasil inspeksi, prosedur pengoperasian, kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat hingga kemampuan manajemen memberikan informasi kepada masyarakat.
“Jangan tunggu warga turun ke jalan baru pemerintah bergerak. Kami masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk turun dan menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang baik,” katanya.
Keresahan semakin sensitif karena dentuman kali ini terjadi setelah rangkaian Turnaround (TA) kilang. Warga menilai momentum tersebut semestinya menjadi alasan bagi manajemen dan regulator untuk memastikan kembali keandalan fasilitas sebelum dan selama operasi berjalan.
Karena itu, warga mendorong Kementerian ESDM melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan melibatkan pihak teknis yang independen agar hasil evaluasi tidak berhenti pada kesimpulan internal perusahaan.
“Kalau memang tidak ada masalah, sampaikan hasil pemeriksaannya secara terbuka. Kalau ada kekurangan, perbaiki. Kami tidak anti-kilang. Kami hanya ingin hidup tenang di rumah sendiri,” ujar warga.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah sistem peringatan dini dan komunikasi ketika kejadian berlangsung. Warga menginginkan kejelasan mengenai mekanisme aktivasi sirene, jangkauan peringatan, prosedur evakuasi serta jalur komunikasi yang harus digunakan masyarakat ketika terjadi keadaan darurat.
“Kalau benar-benar terjadi keadaan darurat, warga harus tahu dalam hitungan menit. Jangan sampai masyarakat justru mengetahui kondisi dari WhatsApp dan media sosial,” kata seorang warga.
Desakan agar Kementerian ESDM turun langsung sekaligus menjadi pesan bahwa persoalan Kilang Dumai mulai memasuki wilayah yang lebih luas: bukan hanya urusan operasional perusahaan, tetapi menyangkut kepercayaan dan keselamatan masyarakat yang tinggal berdampingan dengan fasilitas strategis negara.
Warga berharap pemerintah tidak menunggu sampai ancaman blokade benar-benar terjadi.
“Kami berharap ESDM turun sebelum semuanya terlambat. Evaluasi manajemennya, periksa sistem keselamatannya, dengarkan warga. Kalau semua memang sudah sesuai, kami juga ingin tahu dan percaya. Tapi jangan meminta kami percaya hanya karena diberi kalimat ‘aman’,” ujar warga.
Kini, perhatian warga tertuju kepada pemerintah dan regulator. Mereka meminta hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara terbuka dan tidak berhenti sebagai laporan administratif.
Sebab bagi warga Ring 1, keselamatan bukan angka dalam laporan dan bukan sekadar pernyataan resmi. Keselamatan harus bisa dirasakan ketika dentuman kembali terdengar.
Hak jawab dan klarifikasi dari PT Kilang Pertamina Internasional, Pertamina Patra Niaga, General Manager Pertamina RU II Dumai, Kementerian ESDM, pemerintah daerah maupun pihak terkait terbuka dan akan dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan jurnalistik.
(Redaksi)
