TOJO UNA-UNA, SULTENG – Penanganan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Katupat, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, kembali menjadi sorotan. Kabar terbaru muncul setelah perwakilan masyarakat Desa Katupat, Kurniawan, melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una pada Senin (9/11/2026).
Dalam hasil konfirmasi tersebut, pihak Inspektorat menyampaikan janji bahwa hasil audit dugaan penyimpangan Dana Desa Katupat akan segera diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una pada pekan ini.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan yang dinantikan masyarakat, mengingat proses pemeriksaan dugaan penyimpangan anggaran desa itu telah cukup lama menjadi perhatian warga tanpa kepastian hasil audit.
Kurniawan berharap janji pihak Inspektorat benar-benar direalisasikan dan tidak kembali mengalami penundaan.
“Kami berharap hasil audit benar-benar diserahkan kepada pihak kejaksaan minggu ini sesuai dengan apa yang disampaikan pihak Inspektorat. Masyarakat sudah cukup lama menunggu kepastian. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan hukum,” tegas Kurniawan.
Datangi Kejati Sulteng, Kejaksaan Masih Menunggu Hasil Audit
Sebelumnya, Kurniawan bersama Hamka mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah pada Selasa (3/11/2026) untuk mempertanyakan kejelasan serta perkembangan penanganan laporan dugaan penyimpangan Dana Desa Katupat.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengaku bertemu langsung dengan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulteng. Mereka memperoleh penjelasan bahwa pihak kejaksaan masih menunggu hasil audit Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bahan untuk menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
Belum diserahkannya hasil audit kepada aparat penegak hukum menjadi persoalan yang dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, dugaan penyimpangan Dana Desa Katupat telah cukup lama menjadi perhatian warga, tetapi hingga kini belum ada kepastian mengenai hasil pemeriksaannya.
Kurniawan menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut.
“Kami datang ke Kejati Sulteng bukan tanpa alasan. Masyarakat sudah cukup lama menunggu kejelasan atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa Katupat. Karena kejaksaan masih menunggu hasil audit Inspektorat, kami mendesak agar proses tersebut segera dituntaskan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Kurniawan.
Kurniawan dan Hamka Desak Bupati Ilham Lawidu Bertindak
Tidak hanya meminta penjelasan kepada kejaksaan dan Inspektorat, Kurniawan dan Hamka juga meminta Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, S.H., agar turun tangan mendorong percepatan penyelesaian audit.
Mereka meminta kepala daerah mengambil langkah koordinasi dengan Inspektorat agar hasil pemeriksaan segera disampaikan kepada aparat penegak hukum.
“Kami minta Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, S.H., mendorong Inspektorat untuk segera memasukkan hasil audit ke ranah APH Kejaksaan. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Masyarakat ingin mengetahui sejauh mana hasil pemeriksaan dan bagaimana tindak lanjutnya,” tegas Kurniawan dan Hamka.
Menurut keduanya, Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah harus bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam menyelesaikan pemeriksaan.
Muncul Kecurigaan Main Mata, Inspektorat Diminta Berikan Penjelasan
Lambannya perkembangan audit juga memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat. Bahkan, muncul dugaan kemungkinan adanya unsur main mata antara oknum pemeriksa dengan pihak yang dilaporkan.
Meski demikian, dugaan tersebut masih sebatas kecurigaan masyarakat dan belum terbukti. Karena itu, Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una diminta memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan pihak-pihak terkait.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
