DUMAI — Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Dumai memanas setelah Ketua Komisi III Hasrizal meluapkan kemarahan karena minimnya kehadiran anggota dewan. Hanya dua legislator hadir di awal rapat penting yang membahas kerusakan fasilitas umum akibat proyek kabel optik dan pipa bawah tanah di Kota Dumai.
RDP yang mempertemukan Komisi II dan Komisi III itu awalnya hanya dihadiri dua orang legislator, yakni Hasrizal dan Muhammad Douglas Manurung. Fakta tersebut membuat Hasrizal langsung melontarkan kritik tajam terhadap koleganya sendiri.
“Rapat untuk kepentingan masyarakat, tapi yang hadir cuma dua orang. Ini bukan kali pertama. Padahal gaji dan tunjangan anggota DPRD mencapai Rp40 sampai Rp50 juta per bulan,” kata Hasrizal dengan nada tinggi di hadapan peserta rapat dan awak media.
Politisi PAN itu menilai rendahnya kehadiran anggota dewan mencerminkan lemahnya komitmen terhadap tugas representasi rakyat. Ia bahkan secara terbuka meminta wartawan mempublikasikan pernyataannya agar diketahui publik.
“Silakan tulis semuanya. Ini fakta. Saya lima periode di DPRD dan selalu hadir setiap ada agenda. Baru satu periode ini sudah seperti ini. Kalau rapat mendengar aspirasi masyarakat saja sepi, mau jadi apa DPRD Dumai ke depan,” tegasnya.
Hasrizal juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan seluruh ucapannya apabila mendapat keberatan dari pihak lain. Menurut dia, kritik terbuka ini justru bentuk kepedulian terhadap marwah lembaga legislatif.
Seiring waktu berjalan, sejumlah anggota DPRD mulai berdatangan, di antaranya Yohanes Orlando (PDIP), Sutrisno (NasDem), Supriyanto (Demokrat), dan Antonius Nainggolan. Hingga RDP berakhir, hanya tercatat enam legislator dari dua komisi yang mengikuti rapat secara penuh.
RDP tersebut digelar atas permintaan Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan–Kota Dumai (GMPP-KD). Forum ini membahas kerusakan fasilitas umum, khususnya jalan, akibat pekerjaan penanaman kabel optik serta jaringan pipa bawah tanah yang dilakukan sejumlah perusahaan.
Dalam rapat itu hadir perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, DPMPTSP, serta pihak PT Telkom, PGN, dan PDAM. Hasilnya, perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan komitmen untuk bertanggung jawab melakukan pemulihan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas mereka.
DPRD bersama GMPP-KD dan pemerintah daerah sepakat melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan perbaikan. Jika komitmen tersebut tidak direalisasikan sesuai tenggat waktu, sanksi administratif hingga konsekuensi hukum akan ditempuh.***
Editor: Feri Windria
Sumber: riauperistiwa.com
