foto : ilustrasi
TOJO UNA-UNA – Pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tombo kini tengah menjadi sorotan hangat.
Langkah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tombo, Abdurrahman, S.Pd., yang melakukan pemotongan gaji para relawan secara sepihak memicu keresahan mendalam di lingkungan kerja.
Salah satu relawan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya kepada wartawan. Ia mengaku tidak mengetahui dasar aturan dan transparansi dari pemotongan upah kerja tersebut.
“Gaji kami dilakukan pemotongan setiap kali ada keterlibatan masuk ke tempat kerja. Kami tidak tahu gaji yang dipotong itu entah dikemanakan,” ujar relawan tersebut dengan nada resah.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pekerja mengenai adanya praktik pungutan liar (pungli) di balik kebijakan internal tersebut.
Saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan WhatsApp pada Jumat, 15 Mei 2026, Kepala SPPG Tombo, Abdurrahman, S.Pd., membenarkan adanya kebijakan pemotongan upah tersebut. Namun, ia berdalih tindakan itu murni untuk menegakkan kedisiplinan dan profesionalitas relawan.
“Kami memberikan toleransi keterlambatan lewat dari 10 menit, bahkan hingga 15 menit masih ditoleransi, dengan kesempatan tiga kali terlambat dalam sepekan. Potongan yang diberikan hanya Rp15.000 dalam satu kali gajian,” jelas Abdurrahman.
Ia menambahkan bahwa pada awal operasional dapur MBG, sistem pemotongan gaji ini tidak pernah diberlakukan. “Tetapi karena keterlambatan para relawan ini memicu terjadinya keterlambatan distribusi pangan, maka kami memutuskan menerapkan pemotongan agar relawan bisa lebih profesional dan disiplin dalam bekerja,” tuturnya memungkasi.
Kebijakan lokal yang diambil pihak SPPG Tombo dinilai berbenturan keras dengan regulasi resmi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Atas kegaduhan ini, Ketua Satgas MBG Kabupaten Tojo Una-Una diminta untuk segera turun tangan memberi tanggapan resmi dan mengevaluasi aturan sepihak tersebut agar tidak merugikan hak para pekerja di lapangan.
(Ahmad)
