DUMAI – Imigrasi Kelas I Kota Dumai menggelar rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). yang dihadiri Forkopimda, TNI, Polri, BNN, Perusahan Swasta yang ada di dumai, acara laksanakan di Hotel The Zury Kota Dumai Jalan Sudirrman, Selasa (12/05/2026)
Rakor Tim pora bertujuan memperkuat sinergi dalam pengawasan warga negara asing (WNA) dan mencegah TPPO di daerah Dumai.
Kasie Intelkam Imigrasi Dumai Faizal di lokasi acara menjelaskan, rapat koordinasi ini untuk meningkatkan silaturahmi dan koordinasi dengan sesama tim Pora.
Lebih lanjut ia menambahkan keberadaan Tim Pora diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antar instansi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing secara terkoordinasi dan menyeluruh di daerah ini,” Ujarnya.
Ditempat terpisah, Kepala Imigrasi Kelas I Dumai Ruhiyat M. Tolib menekankan pengawasan tidak hanya ditujukan kepada warga negara asing, tetapi juga kepada warga negara Indonesia, khususnya dalam mengantisipasi isu utama, dalam pencegahan pekerja migran Indonesia non-prosedural, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta pencegahan penyelundupan manusia.” Tegasnya.
Kepala Imigrasi Kelas I Kota Dumai Ruhiyat M. Tolib menambahkan, rapat koordinasi ini menjadi wadah penting untuk bertukar informasi dan memperkuat komitmen antar instansi.
“Kami berharap Tim Pora semakin solid, kompak, dan adaptif dalam menghadapi tantangan global, khususnya terkait lalu lintas dan aktivitas orang asing yang semakin kompleks,” Tegas M. Tolib.
Asisten Administrasi dan Umum Syefranef Syamsir menjelaskan keberadaan Tim Pora sangat penting dalam pengawasan yang ketat dan terukur terhadap aktivitas orang asing yang masuk dan beraktivitas di kota Dumai.
Karena Tim ini selain untuk menjaga keamanan pengawasan juga bertujuan mencegah berbagai potensi pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal.
Ia menilai kegiatan yang dilaksanakan ini sangat penting oleh karena itu semua pihak yang terlibat agar selalu memahami tugas dan tanggungjawab nyaMengutamakan kepentingan nasional.
Tentunya menyampaikan informasi yang cepat sehingga konflik dan pelanggaran keimigrasian dapat ditekan. ***
