Tribunriau- Hebohnya ‘ketakutan’ masyarakat akan tax amnesty, ternyata melahirkan peraturan baru yang telah ditandangani oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteady, Senin (29/08/2016) kemarin.
Peraturan tersebut, dikutip dari situs resmi Sekretariat Presiden (setkab.go.id), menyatakan beberapa kriteria wajib pajak (WP) yang diperbolehkan untuk tidak mengikuti program tax amnesty.
“Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 sebagai peraturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp4,5 juta per bulan tidak wajib mengikuti program amnesti pajak,” kata Ken.
Ditambahkannya, kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori penghasilan dibawah PTKP Rp.54 Juta setahun adalah buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, petani serta pensiunan yang hanya memiliki penghasilan semata-mata dari uang pensiunan.
“Supaya tidak ribet, orang yang penghasilannya Rp4,5 juta per bulan, tidak perlu punya NPWP, tidak perlu bayar pajak penghasilan, apalagi ikut tax amnesty. Jadi lupakan pembantu rumah tangga, nelayan dan petani untuk ikut program ini,” tegas Ken.
Selain itu, bagi pemilik harta warisan yang belum terbagi yang tidak menghasilkan penghasilan diatas PTKP dan penerima harta warisan tidak memiliki penghasilan atau hanya memiliki penghasilan dibawah PTKP juga termasuk kategori yang boleh tidak ikut tax amnesty.(isk)
