MERANTI — Bagi masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, makna pembangunan dan otonomi daerah sesungguhnya sederhana: jalan yang layak dilalui, jembatan yang aman digunakan, serta akses pelayanan publik yang tidak terputus oleh jarak dan kondisi geografis.
Bukan semata tentang gedung-gedung tinggi. Bukan pula sekadar angka pertumbuhan ekonomi atau deretan capaian pembangunan dalam laporan tahunan.
Bagi masyarakat yang hidup di pulau-pulau, kemajuan terasa ketika hasil kebun dan hasil laut dapat dibawa ke pasar dengan mudah, kebutuhan pokok dapat didistribusikan tanpa biaya logistik yang mencekik, serta anak-anak dapat bersekolah dan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus menghadapi infrastruktur yang terbengkalai.
Di tengah momentum peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, persoalan infrastruktur di Kepulauan Meranti kembali menjadi gambaran tentang pekerjaan rumah pemerataan pembangunan.
Hingga kini, dua jembatan vital di wilayah Kepulauan Meranti disebut masih terbengkalai dan belum juga diperbaiki.
Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan fisik infrastruktur. Bagi masyarakat kepulauan, keberadaan jembatan memiliki fungsi yang jauh lebih besar karena menjadi bagian penting dari rantai mobilitas masyarakat dan perputaran ekonomi daerah.
Jembatan bukan hanya beton, besi, dan konstruksi yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya.
Di atas jembatan, roda ekonomi bergerak. Hasil perkebunan dan hasil laut dibawa keluar. Kebutuhan pokok didistribusikan. Masyarakat bepergian untuk bekerja, bersekolah, berobat, maupun memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.
Ketika akses tersebut terganggu, dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Jalan dan jembatan merupakan urat nadi konektivitas, terlebih bagi wilayah yang memiliki karakter geografis kepulauan.
Kerusakan atau keterbatasan infrastruktur dapat membuat perjalanan menjadi lebih sulit dan pada saat yang sama berpotensi meningkatkan ongkos distribusi barang maupun mobilitas masyarakat.
Bagi pelaku usaha kecil, nelayan, petani, maupun masyarakat yang bergantung pada kelancaran transportasi, tambahan biaya tersebut bukan persoalan kecil.
Setiap hambatan akses pada akhirnya dapat menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
Karena itu, pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan semestinya tidak hanya dilihat dari berapa kilometer jalan yang dibangun atau berapa unit jembatan yang tersedia. Yang tidak kalah penting adalah seberapa jauh infrastruktur tersebut benar-benar mampu membuka akses dan menggerakkan kehidupan masyarakat.
Momentum 69 tahun Riau menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah seharusnya dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan kawasan perkotaan.
Bagi masyarakat Kepulauan Meranti, pemerataan pembangunan bukan sekadar kalimat dalam pidato atau slogan dalam seremoni pembangunan.
Pemerataan hadir ketika masyarakat dapat melewati jalan dengan aman, menggunakan jembatan dengan layak, membawa hasil produksi dengan biaya yang wajar, serta memperoleh pelayanan publik tanpa terkendala oleh buruknya konektivitas.
Sebab, bagi masyarakat kepulauan, jarak geografis sudah menjadi tantangan tersendiri. Jangan sampai kondisi infrastruktur justru menambah panjang daftar kesulitan yang harus mereka hadapi.
Di usia Riau yang kini memasuki 69 tahun, harapan masyarakat Meranti sesungguhnya tidak berlebihan.
Mereka hanya ingin pembangunan benar-benar sampai ke tempat mereka tinggal.
Bukan sekadar terlihat dalam angka, tetapi dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
(Facebook Ali Imroen)
Editor : Redaksi
