PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau diminta untuk berfikir arif dalam mengajukan anggaran untuk instansi vertikal dalam APBD Riau.
Salah satunya seperti, anggaran untuk pembangunan gedung baru Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Riau yang diajukan Pemrov Riau dalam RAPBD Perubahan tahun 2014 yang besarannya mencapai Rp5 miliar.
“Bagaimanapun juga, pendanaan untuk instansi vertikal tersebut cukup menyedot dana APBD, sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran arif,” kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua Banggar DPRD Riau kepada riauterkinicom, Sabtu (16/08/14).
Meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang isinya, memungkinkan intansi vertikal mendapatkan anggaran dana dari APBD melalui dana hibah. Namun sebutnya, Pemrov Riau harus mendahulukan urusan yang wajib terlebih dahulu, setelah itu barulah memberikan bantuan hibah ke intansi vertikal tersebut.
“Namun secara prinsip, anggaran pemberian hibah kepada instansi vertikal menempatkan kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal di daerah berada pada posisi “nyaman” dan bisa melakukan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan,” ungkapnya.
Kedua belah pihak sebutnya, bisa melakukan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan. Sementara di sisi lain, menempatkan DPRD selalu pada posisi pemilik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan pada posisi sulit dan seba salah.
“Pada kondisi di mana Pemda masih membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur di daerah dan sentra sentra pertanian yang harus diciptakan juga untuk menyediakan fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberian hibah kepada instansi vertikal mungkin saja tidak termasuk ke dalam prioritas daerah. Di sisi lain, hibah menjadi cara Pemerintah untuk “menghemat” anggaran untuk instansi vertikal yang ada di daerah,” jelasnya.
Hal senada juga dikatakan Zukri, Anggota Banggar DPRD Riau. Menurutnya, perlu ada aturan yang tegas dan jelas dari pusat sehingga DPRD Riau tidak dibenturkan dengan persoalan instansi vertikal yang ada di Riau.
“Terkait besaran anggaran untuk intansi vertikal tersebut, kami akan pelajari nanti dalam rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tutupnya.(rtc)
