foto : Politik H. Paisal
DUMAI — Setiap musim Pilkada selalu melahirkan janji, harapan, dan keyakinan baru. Namun setelah suara diberikan dan pemimpin terpilih, satu pertanyaan penting akan selalu kembali kepada masyarakat: sejauh mana janji tersebut benar-benar diwujudkan?
Pertanyaan itu bukan serangan politik. Sebaliknya, evaluasi terhadap janji kampanye merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih berjalan, serta apa yang belum terealisasi.
Apalagi masyarakat Dumai telah dua kali memberikan kepercayaan kepada H. Paisal, SKM., MARS—pertama bersama almarhum H. Amris pada Pilkada 2020, kemudian kembali terpilih bersama Sugiyarto pada Pilkada 2024.
Lalu, bagaimana perjalanan janji tersebut?
Apa yang sudah menunjukkan hasil? Apa yang masih dalam proses? Dan apa yang masih menunggu untuk diwujudkan?
2020: Paisal-Amris Membawa Sejumlah Agenda
Pada Pilkada 2020, KPU Kota Dumai mencatat H. Paisal, SKM., MARS dan H. Amris, S.Sy sebagai pasangan calon nomor urut 3.
Dalam berbagai pemberitaan selama masa kampanye maupun setelah pelantikan, pasangan Paisal-Amris menyampaikan perhatian terhadap sejumlah persoalan masyarakat. Di antaranya pelayanan kesehatan, masyarakat kurang mampu, UMKM, administrasi kependudukan, hingga peningkatan kesejahteraan.
Sehari setelah pelantikan, pemberitaan Riau Online mencatat Paisal menyampaikan rencana membuat database masyarakat tidak mampu serta membenahi pelayanan administrasi kependudukan. Perhatian terhadap sektor UMKM juga disampaikan. UMKM disebut sebagai salah satu prioritas pemerintahan.
Bahkan saat pelantikan, Gubernur Riau Syamsuar secara terbuka mengingatkan Paisal-Amris agar memenuhi janji yang telah disampaikan kepada masyarakat selama kampanye.
Namun perjalanan periode pertama tersebut tidak berlangsung sebagaimana periode kepala daerah pada umumnya.
Paisal-Amris dilantik pada Februari 2021. Hanya sekitar dua bulan kemudian, Wakil Wali Kota Amris meninggal dunia pada April 2021.
Fakta tersebut penting diperhitungkan dalam evaluasi. Masa efektif pemerintahan Paisal-Amris tidak berlangsung utuh. Karena itu, kurang tepat jika seluruh janji politik 2020 langsung diberi label berhasil atau gagal tanpa melihat konteks perjalanan pemerintahan dan kondisi yang menyertainya.
2024: Kepercayaan Masyarakat Justru Semakin Besar
Empat tahun kemudian, Paisal kembali maju dalam Pilkada 2024, kali ini berpasangan dengan Sugiyarto.
Hasilnya menunjukkan tingkat dukungan yang sangat besar.
Pasangan Paisal-Sugiyarto memperoleh sekitar 75,12 persen suara. Angka tersebut menjadi gambaran kuat mengenai besarnya mandat politik yang diberikan masyarakat Dumai.
Namun mandat yang besar juga membawa tanggung jawab yang besar.
Dalam kontestasi 2024, sejumlah agenda kembali menjadi perhatian masyarakat, antara lain penanganan banjir dan rob, pelayanan air bersih, pembangunan stadion, pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kerja, UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di sinilah masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk bertanya:
Apakah seluruh janji tersebut sudah selesai?
Jawabannya ternyata tidak sesederhana “sudah” atau “belum”.
Banjir Rob: Pekerjaan Berjalan, Persoalan Belum Selesai
Persoalan banjir rob menjadi salah satu contoh paling jelas.
Pemerintah Kota Dumai memang tidak tinggal diam. Hingga 2026, penanganan banjir rob masih menjadi salah satu prioritas pembangunan.
Pemerintah juga tengah melakukan penataan bantaran Sungai Dumai secara bertahap melalui pembangunan dinding penahan tanah, tanggul, dan drainase. Pada awal 2026, pekerjaan telah masuk ke sejumlah segmen dan penanganan seluruh segmen ditargetkan dilakukan secara bertahap.
Artinya, tidak tepat jika dikatakan persoalan banjir sama sekali tidak dikerjakan.
Namun pada sisi lain, masyarakat juga belum dapat mengatakan persoalan tersebut telah selesai. Sebab hingga 2026, banjir rob masih menjadi salah satu pekerjaan utama pemerintah.
Posisi yang paling objektif adalah: programnya berjalan, tetapi hasil akhirnya masih ditunggu masyarakat.
Inilah pekerjaan penting pemerintahan Paisal-Sugiyarto dalam tiga tahun ke depan—memastikan berbagai pekerjaan yang telah dimulai benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pengurangan banjir dan rob.
Stadion: Dari Janji Menjadi Pekerjaan Nyata
Hal serupa terlihat pada pembangunan stadion.
Program stadion telah masuk dalam pekerjaan pemerintah dan pembangunannya dilakukan secara bertahap. Dalam laporan Pemerintah Kota Dumai, stadion beserta sarana pendukungnya dipersiapkan untuk pelaksanaan Porprov 2026.
Artinya, untuk program ini masyarakat sudah dapat melihat bentuk realisasinya.
Tantangannya kini bukan lagi sekadar membangun, melainkan memastikan pembangunan selesai sesuai target, fasilitas dapat berfungsi maksimal, dan keberadaannya memberikan manfaat bagi perkembangan olahraga serta masyarakat Dumai.
Dengan kata lain, janji telah bergerak menjadi pekerjaan nyata.
Yang kini ditunggu adalah penyelesaian dan pemanfaatannya.
Tenaga Kerja Lokal: Jangan Berhenti pada Pelatihan
Persoalan lain yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adalah tenaga kerja lokal.
Dumai merupakan kota industri. Karena itu, masyarakat tentu berharap pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan semakin terbukanya kesempatan kerja bagi putra-putri daerah.
Pemerintah dalam evaluasi LKPJ 2024 menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja tengah mendorong pendirian Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja atau UPT-LK.
Langkah tersebut tentu positif. Namun tantangan berikutnya justru lebih besar.
Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan pelatihan, tetapi setelah itu tetap kesulitan memperoleh pekerjaan.
Ukuran keberhasilan program tenaga kerja seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak masyarakat yang mengikuti pelatihan.
Lebih jauh, perlu dilihat:
– Berapa yang memperoleh sertifikasi?
– Berapa yang diterima bekerja?
– Berapa yang mampu meningkatkan pendapatan?
– Berapa perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal?
Dengan ukuran tersebut, keberhasilan program tenaga kerja dapat dinilai secara lebih konkret.
Pemerintah Perlu Membuka “Rapor”
Pada akhirnya, masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan perdebatan panjang mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah.
Yang dibutuhkan adalah data.
Misalnya:
– Berapa janji kampanye 2020 yang sudah selesai?
– Berapa yang masih dilanjutkan pada periode kedua?
– Berapa target pembangunan 2024 yang telah tercapai?
– Mana yang tertunda?
– Apa penyebab keterlambatannya?
– Berapa anggaran yang telah digunakan?
– Kapan masyarakat dapat menikmati hasil akhirnya?
Jika pemerintah membuka data tersebut secara berkala, kritik masyarakat akan menjadi lebih sehat.
Pemerintah pun memiliki ruang untuk menjelaskan bahwa sebuah program belum selesai bukan berarti diabaikan. Bisa saja sebuah pekerjaan membutuhkan tahapan, keterbatasan anggaran, pembebasan lahan, koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pusat, maupun kendala teknis lainnya.
Di situlah transparansi menjadi penting.
Pemerintah tidak harus selalu menunjukkan bahwa semua program telah selesai. Yang lebih penting adalah menunjukkan secara terbuka apa yang sedang dikerjakan, apa kendalanya, dan kapan target penyelesaiannya.
Justru keterbukaan semacam itu dapat memperkuat kepercayaan publik.
Tiga Tahun ke Depan Adalah Masa Pembuktian
Satu hal yang perlu digarisbawahi: pemerintahan Paisal-Sugiyarto masih memiliki waktu untuk bekerja.
Karena itu, rapor pemerintahan hari ini belum dapat dianggap sebagai rapor akhir.
Masih terdapat kesempatan untuk mempercepat pembangunan, memperbaiki program yang belum maksimal, sekaligus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah dari periode sebelumnya.
Tiga tahun ke depan dapat menjadi periode pembuktian.
Jika persoalan banjir rob dapat ditangani secara signifikan, pelayanan air bersih semakin luas, stadion selesai dan berfungsi maksimal, kesempatan kerja bagi tenaga lokal semakin terbuka, UMKM semakin kuat, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin baik, maka masyarakat sendiri yang akan memberikan penilaian.
Penilaian tersebut tidak perlu dipaksakan melalui narasi politik.
Hasil nyata akan berbicara dengan sendirinya.
Kritik Bukan untuk Menjatuhkan, Melainkan Mengingatkan
AspirasiMasyarakat.id memandang evaluasi terhadap janji politik seharusnya tidak diarahkan untuk mengucilkan H. Paisal maupun pemerintahan yang sedang berjalan.
Sebaliknya, kritik publik harus menjadi alarm sekaligus dorongan agar pemerintah terus memperbaiki kinerja.
Kepala daerah yang memperoleh dukungan besar memiliki modal politik yang kuat untuk melakukan perubahan. Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu memberikan ruang dan kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Namun pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian melalui target, jadwal, anggaran, serta laporan capaian yang terbuka.
Dengan begitu, perdebatan publik tidak lagi semata-mata didasarkan pada persepsi atau perasaan.
Yang berbicara adalah data.
Yang dinilai adalah hasil.
Dan yang menerima manfaat akhirnya adalah masyarakat.
Ukuran Keberhasilan Ada pada Kehidupan Masyarakat
Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu membutuhkan retorika politik yang panjang.
Masyarakat ingin melihat hal-hal sederhana yang nyata:
Banjir berkurang.
Air bersih mengalir.
Lapangan kerja terbuka.
UMKM tumbuh.
Sekolah dan fasilitas kesehatan semakin baik.
Jalan semakin nyaman.
Ekonomi keluarga semakin kuat.
Itulah ukuran paling sederhana dari keberhasilan sebuah pemerintahan.
Karena itu, perjalanan H. Paisal sejak 2020 hingga periode keduanya bersama Sugiyarto pada 2025–2030 masih layak dikawal dengan optimisme sekaligus sikap kritis.
Bukan untuk mencari siapa yang salah.
Bukan pula untuk membangun siapa yang paling benar.
Melainkan untuk memastikan bahwa janji yang pernah diberikan kepada masyarakat tidak berhenti sebagai kata-kata.
Masih ada waktu.
Masih ada kesempatan.
Dan masih ada harapan besar agar program-program yang telah dijanjikan dapat dituntaskan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan seorang kepala daerah bukan diukur dari seberapa banyak janji yang pernah diucapkan, melainkan dari seberapa banyak harapan masyarakat yang berhasil diwujudkan.
