Foto: Ilustrasi
PEKANBARU – Hingga Februari 2025 sudah ada sekitar 18 ribu lebih pekerja di Indonesia yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan PHK terjadi di 15 provinsi.
Sudah ada 18.610 orang tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya selama dua bulan pertama 2025. Ada tambahan sekitar 15.285 orang bila dibandingkan dengan data PHK Januari 2025 tercatat sebanyak 3.325 orang.
Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan yakni 18.610 orang. Lalu disusul Provinsi Riau dengan angka sekitar 3.500-an pekerja.
Berikut daftar pekerja yang kena PHK di sejumlah provinsi berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per Februari 2025:
1. Jawa Tengah 10.677 orang
2. Riau 3.530 orang
3. Jakarta 2.650 orang
4. Jawa Timur 978 orang
5. Banten 411 orang
6. Bali 87 orang
7. Sulawesi Selatan 77 orang
8. Kalimantan Tengah 72 orang
9. Kepulauan Riau 67 orang
10. Sumatera Selatan 25 orang
11. Jawa Barat 23 orang
12. Sulawesi Tenggara 6 orang
13. Bangka Belitung 3 orang
14. Sumatera Utara 2 orang
15. Sumatera Barat 2 orang.
Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkap alasan ribuan pekerja di PHK di wilayahnya. Abdul Wahid mengatakan, PHK terbesar di Riau berasal dari perusahaan kelapa yang beroperasi di Indragiri Hilir.
“PHK itu akibat dari tersedianya bahan baku (kelapa). Setelah saya cek ke lapangan bukan semata-mata karena pengaruh ekspor, tapi produksi buah kelapa itu yang menurun,” ujar Gubernur, Selasa (8/4/2025).
Permasalahan terjadi karena produksi kelapa yang menurun drastis. Biasanya produksi 1 hektare mencapai 10 ribu buah, kini menurun drastis hingga 50 persen.
“Biasa 1 Ha sekitar 10 ribu kepala setiap panen, sekarang tinggal 4-5 ribu aja atau hampir 50 persen turun,” ucap Wahid.
Penyebab penurunan tak lain karena usia tanam kelapa. Saat ini, rata-rata usianya sudah 30-40 tahun hingga menyebabkan produktivitas tak maksimal.
Peringkat Ke-2 Pekerja Kena PHK, Pemprov Riau Siapkan Program Padat Karya
Tak hanya di lahan perusahaan, produksi kelapa dari rakyat juga menurun. Hal itu juga dipangaruhi kondisi alam yang tidak stabil.
“Saya lihat di lapangan rata-rata kelapa rakyat belum ada replanting karena usia 30, 34. Bahkan ada yang 40 tahun juga belum diremajakan dan ada juga akibat perubahan kondisi alam menyebabkan produktivitas terganggu karena selama ini tata kelola-nya tradisional,” kata Wahid.
Dalam tahap awal, Wahid akan memanggil perwakilan dari pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir dan pihak perusahaan. Salah satunya untuk mencari solusi dan mengajak tetap menjual panen kelapa ke dalam negeri agar tak berdampak PHK.
“Saya akan memanggil Pemkab Inhil dan pihak perusahaan yang menyebabkan terjadi PHK. Nanti kita cari jalan keluarnya, yang paling penting adalah mengajak tetap jual kelapa dalam negeri agar tidak terjadi PHK besar-besaran,” katanya.
Jumlah PHK dari perusahaan Sambu Grup sendiri mencapai 3 ribuan orang. Namun, sekitar 700-an pekerja sudah diperkerjakan kembali oleh perusahaan.
“Di PT Pulau Sambu itu hampir 2 ribu lebih, hampir 3 ribu (di PHK). Tapi sudah ditarik untuk dipekerjakan kembali sekitar 700-an. Kalau yang besar (PHK) itu PT Sambu saja. Kalau yang lain hanya ritel biasa saja,” kata Wahid.
Sumber : detik.com sumut
Editor : Feri windria
