DUMAI – Penempatan pejabat pada posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Dumai kembali memantik tanda tanya. Kali ini sorotan mengarah pada keputusan menempatkan Mukhlis Suzantri, S.Hut.T., M.T. sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
Persoalannya bukan sekadar soal gelar akademik. Yang jauh lebih penting adalah apa dasar pertimbangan, indikator kompetensi, pengalaman, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi yang digunakan pemerintah ketika menunjuk seorang pejabat untuk memimpin sektor pendidikan.
Sebab Dinas Pendidikan bukan sekadar salah satu perangkat birokrasi. Di sana terdapat masa depan ribuan siswa, guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan.
Maka pertanyaan publik menjadi relevan: mengapa figur dengan latar belakang akademik kehutanan dan magister teknik dipercaya mengendalikan kebijakan pendidikan Kota Dumai?
Ini adalah pertanyaan mengenai meritokrasi, kompetensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan.
Harus diakui, seorang kepala dinas tidak mutlak harus memiliki ijazah yang identik dengan bidang organisasi yang dipimpinnya.
Karena kepemimpinan birokrasi juga membutuhkan kemampuan manajerial, pengalaman pemerintahan, pemahaman regulasi, kemampuan menyusun kebijakan serta kapasitas mengelola organisasi.
Namun justru karena itu, Pemerintah Kota Dumai perlu menjelaskan secara terbuka apa kompetensi yang menjadi alasan utama Mukhlis Suzantri dinilai layak memimpin sektor pendidikan.
Apakah berdasarkan rekam jejak?
Apakah berdasarkan pengalaman birokrasi?
Apakah berdasarkan hasil evaluasi kinerja?
Ataukah ada parameter lain dalam proses penentuan tersebut?
Publik berhak mengetahuinya.
Sebab transparansi mengenai alasan penempatan pejabat bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan kepala daerah. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari tuntutan akuntabilitas pemerintahan.
Sorotan publik menjadi semakin menarik ketika melihat perjalanan jabatan Mukhlis Suzantri.
Sebelum dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ia diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Dumai.
Perpindahan dari sektor pertanian menuju sektor pendidikan tentu merupakan kewenangan pemerintah apabila dilakukan sesuai mekanisme kepegawaian.
Tetapi dari perspektif kepentingan publik, perpindahan lintas sektor tersebut tetap layak dipertanyakan.
Apa capaian yang menjadi dasar kepercayaan untuk mengelola organisasi dengan karakter persoalan yang berbeda?
Dan yang paling penting, apa alasan pemerintah menilai kapasitasnya paling sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan saat ini?
Pertanyaan tersebut semestinya dapat dijawab melalui data dan dokumen, bukan sekadar pernyataan normatif.
Ukuran keberhasilan seorang pejabat pada akhirnya bukanlah panjangnya gelar akademik ataupun banyaknya jabatan yang pernah diduduki.
Ukuran sebenarnya adalah kinerja.
Masyarakat ingin melihat apakah persoalan pendidikan dapat diselesaikan.
Bagaimana pemerataan guru?
Bagaimana kualitas tenaga pendidik?
Bagaimana kondisi sarana dan prasarana sekolah?
Bagaimana penanganan anak putus sekolah?
Bagaimana peningkatan mutu peserta didik?
Bagaimana digitalisasi layanan pendidikan?
Bagaimana pula pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan?
Semua itu merupakan persoalan nyata yang membutuhkan kebijakan konkret.
Karena itu, apabila Pemerintah Kota Dumai meyakini bahwa Mukhlis Suzantri merupakan figur yang tepat, maka argumentasinya semestinya dapat diuji melalui program dan capaian yang terukur.
Dalam birokrasi modern, prinsip the right man on the right position bukan sekadar slogan.
Penempatan pejabat seharusnya berangkat dari kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, pengalaman dan kemampuan mencapai target.
Masyarakat tentu tidak ingin proses pengisian jabatan strategis hanya dipandang sebagai rutinitas rotasi atau mutasi.
Sebab setiap keputusan birokrasi memiliki konsekuensi terhadap pelayanan publik.
Salah mengambil kebijakan di sektor ini bukan hanya berdampak pada angka dalam laporan kinerja pemerintah, tetapi dapat memengaruhi kualitas generasi yang akan datang.
Karena itu, ada sejumlah pertanyaan yang layak dijelaskan Pemerintah Kota Dumai kepada publik.
Pertama, apa indikator kompetensi yang digunakan dalam menetapkan Mukhlis Suzantri sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan?
Kedua, bagaimana hasil evaluasi kinerjanya selama menjabat Kepala Dinas Pertanian?
Ketiga, apakah terdapat dokumen atau hasil asesmen yang menjadi dasar penempatan tersebut?
Keempat, bagaimana pemerintah memastikan pejabat yang ditunjuk mampu memahami substansi dan kompleksitas persoalan pendidikan?
Kelima, apa target kinerja yang diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode kepemimpinannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar polemik tidak berkembang menjadi sekadar perdebatan mengenai latar belakang ijazah.
Pada sisi lain, publik juga harus memberikan ruang kepada pejabat yang bersangkutan untuk membuktikan kapasitasnya.
Jangan sampai seorang pejabat dinilai gagal hanya karena latar belakang akademiknya berbeda.
Jika Mukhlis Suzantri mampu menghadirkan inovasi, memperbaiki layanan pendidikan, meningkatkan kualitas sekolah, menyelesaikan persoalan guru, serta menghasilkan capaian yang dapat diukur, maka kinerja itulah yang akan menjadi jawaban paling kuat.
Namun sebaliknya, apabila kinerja tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat, pertanyaan mengenai dasar penempatannya tentu akan semakin kuat.
Wali Kota Dumai memiliki kewenangan dalam menentukan dan menempatkan pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan serta mekanisme kepegawaian yang berlaku.
Namun kewenangan tersebut tidak berarti keputusan birokrasi harus terbebas dari pertanyaan publik.
Justru semakin strategis sebuah jabatan, semakin besar pula tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui mengapa seorang pejabat dipilih, berdasarkan ukuran apa ia dinilai layak, serta target apa yang harus dicapai.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang S.Hut.T., M.T. melawan dunia pendidikan.
Bukan pula tentang menyerang pribadi seorang pejabat.
Ini tentang satu pertanyaan yang jauh lebih besar:
Apakah sistem penempatan pejabat di Pemerintah Kota Dumai benar-benar telah menempatkan kompetensi dan kebutuhan organisasi sebagai pertimbangan utama?
Jika jawabannya iya, pemerintah tentu tidak perlu ragu membuka dasar dan indikatornya.
Sebab transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik.
Dan jika Mukhlis Suzantri memang dinilai layak memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka publik kini menunggu satu hal:
bukan sekadar penjelasan tentang alasan penunjukannya, tetapi bukti nyata melalui kinerja.
Karena masa depan pendidikan Kota Dumai terlalu penting untuk sekadar menjadi bagian dari rotasi jabatan birokrasi.
