KUANTAN SINGINGI – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tanah Bekali, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, kembali menjadi sorotan publik. Meski sebelumnya telah dilakukan operasi penertiban oleh aparat penegak hukum, aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut diduga kembali berlangsung.
Informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah sumber di lapangan menyebutkan, hingga Rabu (8/7/2026), sekitar tujuh hingga delapan unit rakit dompeng diduga masih beroperasi melakukan penambangan emas di aliran sungai Desa Tanah Bekali.
“Kurang lebih ada tujuh sampai delapan rakit yang masih bekerja. Aktivitasnya sudah terlihat lagi,” ungkap seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Fakta tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penindakan yang selama ini dilakukan. Pasalnya, lokasi tersebut sebelumnya telah menjadi sasaran operasi aparat. Namun, dugaan munculnya kembali aktivitas PETI menimbulkan kesan bahwa penertiban belum mampu memutus praktik tambang ilegal hingga ke akarnya.
Sejumlah warga menilai penindakan yang dilakukan selama ini belum menimbulkan efek jera. Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, pada operasi sebelumnya hanya satu unit rakit dompeng yang ditindak, sementara unit lainnya diduga tetap bertahan dan kini kembali beroperasi.
“Kalau memang ingin benar-benar memberantas PETI, jangan berhenti pada satu atau dua pelaku. Bongkar juga siapa yang mengendalikan, membiayai, dan menampung hasil tambang ilegal itu apabila memang ada dan didukung alat bukti,” kata seorang warga.
Bagi masyarakat, persoalan PETI bukan lagi sekadar pelanggaran perizinan. Aktivitas tersebut dinilai mengancam kelestarian lingkungan, mempercepat kerusakan daerah aliran sungai, memicu sedimentasi, serta berpotensi menurunkan produktivitas lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Ironisnya, kondisi tersebut terjadi ketika pemerintah pusat sedang menggalakkan program ketahanan pangan nasional. Di satu sisi negara mendorong perlindungan lahan produktif, sementara di sisi lain aktivitas pertambangan ilegal diduga masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan operasi yang bersifat insidental, tetapi juga mengusut tuntas dugaan jaringan yang berada di balik praktik PETI. Penindakan dinilai harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan menyasar seluruh pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sorotan masyarakat kini juga mengarah kepada aparat penegak hukum di tingkat provinsi. Warga berharap Kapolda Riau bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan PETI di Kuantan Singingi agar penegakan hukum tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan efek jera dan mampu menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang semakin meluas.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian dan instansi terkait mengenai informasi tersebut. Ruang hak jawab dan hak klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demi menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (Zul)
Redaksi : Feri Windria
