AMPANA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) kini tengah disorot tajam karena didera dua masalah sekaligus.
Isu dugaan pemotongan gaji relawan di Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) Ratolindo 1 dan potensi penumpukan sampah makanan (food waste) mencuat setelah tiga awak media mendatangi kediaman Wakil Bupati Touna, Surya, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Satgas MBG Touna pada Kamis (4/6/2026).
Sejumlah relawan di SPPG Ratolindo 1 mengaku bahwa hak bulanan mereka diduga dipotong oleh oknum Satuan Pelayanan Porsi Indonesia (SPPI) berinisial A.L. Pemotongan anggaran tersebut dinilai sepihak dan tidak memiliki dasar aturan yang jelas dalam petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami sangat kecewa karena potongan ini dilakukan tanpa kejelasan dasar hukumnya. Aturan di juknis BGN sama sekali tidak mengatur adanya pemotongan hak untuk relawan lapangan,” ujar salah satu relawan SPPG Ratolindo 1 yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Di sisi lain, masalah manajemen sisa makanan juga menjadi sorotan serius.
Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), potensi food waste program MBG secara nasional diperkirakan menembus angka 3.000 hingga 3.800 ton per hari, atau setara dengan 4% sampai 5% dari total porsi yang dibagikan.
Untuk skala lokal Kabupaten Tojo Una-Una, sejauh ini belum ada data resmi mengenai volume makanan yang terbuang saban hari dari 11 SPPG yang kini telah beroperasi.
Ketua Satgas MBG Touna sekaligus Wakil Bupati Touna, Surya, menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti laporan tersebut agar program nasional ini tidak tercoreng oleh tata kelola yang buruk.
“Kami akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi atas dua masalah ini. Pengawasan harus diperketat, baik dalam hal transparansi hak para relawan maupun tata kelola distribusi makanan agar tidak ada yang terbuang sia-sia,” tegas Surya saat ditemui di kediamannya.
Hingga berita ini diturunkan, Koordinator BGN Touna belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi mengenai dugaan pemotongan gaji dan evaluasi sistem food waste tersebut.
Akibat buntunya komunikasi ini, sejumlah pihak dan elemen masyarakat mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh di seluruh SPPG Touna, mulai dari aliran dana penyaluran gaji relawan hingga manajemen pengelolaan sisa makanan.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
Redaksi : Feri Windria
“
