TOJO UNA-UNA – Belakangan ini, jagat media sosial di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) diramaikan oleh gelombang kritik tajam dan hujatan dari berbagai kelompok masyarakat.
Mulai dari platform Facebook, TikTok, hingga beberapa portal berita dipenuhi oleh narasi miring yang menyasar kinerja pemerintah daerah.
Namun, di tengah riuh rendahnya serangan opini tersebut, ada satu fenomena menarik sekaligus ironis yang tersaji di ruang publik:
bungkamnya para jurnalis yang menjalin kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan pemerintah daerah.
Situasi ini ibarat sebuah analogi yang tragis. Bayangkan seorang pengusaha kaya raya yang membangun gedung megah dan mewah. Untuk menjaga asetnya, ia merekrut tim keamanan (security) profesional dengan bayaran mahal setiap bulan.
Sialnya, saat sekelompok perusuh datang mengobrak-abrik bangunan, merusak isinya, dan mengintimidasi penghuninya, para penjaga ini justru berdiri terpaku.
Mereka memilih diam dan membiarkan penjarahan terjadi di depan mata.
Usut punya usut, tim keamanan berbiaya tinggi itu ternyata lumpuh secara fungsi.
Mereka tidak mampu atau mungkin tidak mau berbuat apa-apa untuk meredam kekacauan.
Ironisnya, bantuan justru datang dari pihak luar. orang-orang yang tidak pernah digaji oleh pemilik gedung, namun bergerak atas dasar kepedulian.
Perumpamaan di atas sangat tepat untuk menggambarkan realitas hubungan antara media penerima MoU dengan Pemda Tojo Una-Una saat ini.
Setelah ditelisik lebih dalam, mandulnya fungsi publikasi ini disinyalir kuat terjadi akibat adanya ketimpangan sistem pengupahan kerja sama yang tidak merata.
Publik mendapati informasi bahwa ada sekelompok kecil oknum jurnalis yang menerima jatah kontrak fantastis di atas tiga juta rupiah per bulan. Sementara itu, mayoritas wartawan lainnya hanya gigit jari dengan bayaran minim berkisar satu juta rupiah per bulan.
Angka yang menurut para kuli tinta bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan operasional mereka selama sebulan.
Keanehan total justru memuncak pada figur penerima dana MoU tertinggi di antara seluruh wartawan, sebut saja oknum tersebut berinisial B. Di saat situasi daerah memanas dan pengacara resmi pemerintah daerah mengirimkan rilis resmi untuk mengklarifikasi serta meluruskan hujatan dari kelompok tertentu, si B yang diistimewakan ini justru mendadak ciut.
Entah karena alasan apa, ia tidak berani menayangkan rilis klarifikasi tersebut ke dalam medianya.
Jatah anggaran besar yang diterimanya setiap bulan mendadak kehilangan fungsi saat daerah sangat membutuhkan ruang konter opini yang proporsional.
Beruntung, di tengah kepungan narasi negatif dari sekelompok orang yang diduga barisan “sakit hati” tersebut, pertahanan informasi pemda tidak sepenuhnya runtuh.
Bukan si B atau jajaran jurnalis MoU mahal lainnya yang pasang badan, melainkan para jurnalis independen di luar sistem MoU. Tanpa ikatan kontrak finansial dan tanpa dibayar sekerasen pun oleh APBD, jurnalis luar inilah yang justru berani maju di garis depan, menghantam balik berita-berita hujatan, dan meluruskan fakta demi menjaga kondusivitas ruang publik Touna.
Fenomena ini tentu menjadi tamparan keras sekaligus bahan evaluasi besar bagi pemerintah daerah Tojo Una-Una.
Mengapa instrumen publikasi yang dipelihara dengan anggaran daerah justru lumpuh dan penakut saat instansi dihantam badai isu? Jika anggaran daerah terus dikucurkan untuk membiayai “keamanan informasi” yang tebang pilih dan tidak efektif seperti ini, maka pola kemitraan media yang ada saat ini sudah sepatutnya dibongkar total.
Daerah tidak butuh barisan jurnalis elite berbiaya mahal yang hanya hadir saat kondisi tenang, namun bersembunyi ketakutan ketika badai kritik sedang berkecamuk.
Penulis: Ahmad Tuliabu
Redaksi : Feri Windria
