Ilustrasi : foto
DUMAI – Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Dumai kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai kebutuhan pelayanan publik dan keterbatasan ruang fiskal daerah, sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dengan nilai anggaran cukup besar tetap berjalan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai skala prioritas pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran. Terlebih, sejumlah fasilitas pelayanan dasar masih dinilai membutuhkan perhatian, termasuk lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan yang disebut masih banyak tidak berfungsi.
Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain pekerjaan peningkatan infrastruktur di kawasan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Putri Tujuh. Selain itu, terdapat pula pekerjaan rehabilitasi gedung RSUD dr. Suhatman MARS yang berdasarkan informasi pada papan proyek memiliki nilai anggaran mencapai miliaran rupiah.
Besarnya nilai pekerjaan tersebut membuat publik mempertanyakan bagaimana proyek-proyek tersebut ditempatkan dalam kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah.
Pengamat ekonomi dan pembangunan, Muhammad Rian, menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber anggaran, dasar penetapan prioritas, serta urgensi masing-masing proyek.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting dan tidak semestinya dihentikan hanya karena adanya kebijakan efisiensi. Namun, pemerintah juga harus mampu menjelaskan kepada masyarakat mengapa proyek tertentu tetap dilaksanakan ketika pada sisi lain masih terdapat kebutuhan pelayanan publik yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Kalau memang pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana prioritas belanja daerah ditentukan. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pembangunan fisik lebih diutamakan sementara pelayanan dasar masih menghadapi berbagai persoalan,” ujar Muhammad Rian kepada Halodumai.com saat ditemui di salah satu kafe di Kota Dumai.
Ia mencontohkan persoalan PJU yang masih menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan fisik yang menghabiskan anggaran besar berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain persoalan prioritas anggaran, perhatian juga tertuju pada isu yang berkembang di kalangan pelaku jasa konstruksi terkait dugaan adanya praktik fee proyek.
Muhammad Rian mengatakan, isu mengenai fee dalam pekerjaan konstruksi bukanlah pembicaraan yang sama sekali baru di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha. Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum terdapat bukti dan proses hukum yang dapat memastikan kebenarannya.
“Kalau memang ada isu mengenai fee proyek yang harus diberikan di muka, tentu pertanyaannya adalah kepada siapa, berdasarkan ketentuan apa, dan apakah ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini harus dijelaskan, bukan sekadar menjadi isu yang beredar dari mulut ke mulut,” tegasnya.
Menurutnya, apabila benar terdapat praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek pemerintah, hal tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut penggunaan uang negara.
Namun sebaliknya, ia juga mengingatkan agar tudingan terhadap pihak tertentu tidak dilakukan tanpa bukti.
“Kita tidak boleh menuduh seseorang tanpa dasar. Kalau ada dugaan, silakan dibuktikan. Kalau ada bukti, sampaikan kepada aparat penegak hukum. Yang paling penting adalah jangan sampai uang rakyat digunakan tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Sorotan terhadap proyek-proyek tersebut pada akhirnya bermuara pada satu hal, yakni transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Masyarakat berhak mengetahui apakah proyek yang sedang berjalan tersebut bersumber dari anggaran yang memang telah dialokasikan
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Dumai mengenai kaitan antara pelaksanaan proyek- proyek tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan maupun terkait isu dugaan fee proyek yang disampaikan narasumber.
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, media ini membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Kota Dumai maupun pihak-pihak terkait apabila ingin memberikan penjelasan atas informasi yang dimuat dalam pemberitaan ini.
Penulis : Feri Windria
