DUMAI – Penempatan Mukhlis Suzantri, S.Hut.T., M.T., sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai menuai sorotan. Latar belakang akademik dan perjalanan kariernya dinilai layak menjadi pertanyaan publik, terutama terkait kesesuaian kompetensi dengan sektor pendidikan yang dipimpinnya.
Sorotan itu disampaikan aktivis guru Erwin Sitompul, Ia meminta Wali Kota Dumai tidak sekadar menjelaskan kewenangan dalam penempatan pejabat, tetapi juga membuka dasar, indikator, serta hasil evaluasi yang melandasi keputusan tersebut.
“Ini bukan persoalan pribadi. Kita bicara tentang kompetensi dan masa depan pendidikan di Dumai. Kalau pemerintah menilai yang bersangkutan layak memimpin Dinas Pendidikan, sampaikan kepada publik apa dasar dan indikatornya,” kata Erwin.
Menurut dia, latar belakang kehutanan memang tidak otomatis membuat seseorang tidak mampu memimpin organisasi di bidang pendidikan. Namun, perbedaan disiplin ilmu tersebut membuat aspek kompetensi manajerial, pengalaman, rekam jejak dan capaian kinerja menjadi penting untuk diuji secara objektif.
“Pertanyaannya sederhana: apa yang menjadi ukuran pemerintah sehingga seorang pejabat dengan latar belakang berbeda dipercaya memimpin sektor pendidikan? Apakah ada asesmen kompetensi, bagaimana rekam jejaknya, dan apa target yang dibebankan kepadanya?” ujarnya.
Erwin menilai, Dinas Pendidikan merupakan salah satu perangkat daerah strategis karena kebijakannya berdampak langsung terhadap guru, kepala sekolah, peserta didik dan orang tua.
Karena itu, keberhasilan kepala dinas, kata dia, tidak seharusnya diukur hanya dari terlaksananya kegiatan administratif atau seremonial, tetapi dari capaian yang dapat dirasakan masyarakat.
“Publik ingin melihat hasil. Bagaimana kualitas guru, pemerataan pendidikan, kondisi sekolah, penyelesaian persoalan pendidikan dan kualitas layanan kepada peserta didik. Semua harus memiliki indikator yang jelas,” tegasnya.
Wali Kota Diminta Evaluasi Berbasis Kinerja
Erwin juga meminta Wali Kota Dumai melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Dinas Pendidikan secara objektif dan terukur.
Menurutnya, evaluasi bukan berarti meminta pejabat tertentu segera diganti, melainkan memastikan setiap pejabat yang menduduki posisi strategis bekerja sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kalau kinerjanya baik dan target tercapai, tentu harus kita dukung. Tetapi kalau ada indikator yang tidak tercapai, pemerintah harus berani melakukan pembenahan. Evaluasi adalah bagian dari tata kelola pemerintahan,” katanya.
Ia juga mendorong Pemko Dumai menjelaskan rekam jejak Mukhlis sebelum menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan, termasuk capaian selama memimpin organisasi perangkat daerah sebelumnya.
“Kalau rekam jejak dan capaian kinerjanya memang menjadi pertimbangan, buka kepada publik. Dengan begitu masyarakat menilai berdasarkan data, bukan asumsi,” ujarnya.
Menurut Erwin, transparansi tersebut justru penting untuk melindungi pejabat yang bersangkutan dari penilaian sepihak.
“Kalau memang kompeten, pemerintah tinggal menunjukkan buktinya. Jangan biarkan ruang kosong informasi melahirkan spekulasi,” katanya.
Mukhlis Suzantri saat ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dan terlibat dalam sejumlah agenda pemerintah daerah di bidang pendidikan.
Namun, menurut Erwin, kehadiran dalam berbagai kegiatan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan seorang kepala dinas.
“Yang harus dilihat adalah kebijakan dan hasilnya. Berapa persoalan yang diselesaikan dan apa perubahan yang dirasakan guru, sekolah, siswa dan masyarakat,” katanya.
Erwin berharap Pemerintah Kota Dumai membuka ruang evaluasi dan menyampaikan secara transparan target kinerja Kepala Dinas Pendidikan kepada masyarakat.
“Pendidikan bukan tempat untuk sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. Yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak Dumai,” pungkasnya.
